Ketika Geopolitik Menjadi Penentu Nasib Ekonomi Kita

Editor: Bahiyyah Azzahra

Kabar Baru, Opini – Saya ingin memulai tulisan ini dengan sebuah pengakuan jujur: saya tidak pernah semengkhawatirkan sekaligus seoptimistis ini terhadap posisi Indonesia dalam tatanan dunia dalam satu waktu yang bersamaan. Paradoks itulah yang paling tepat menggambarkan momen yang kita hadapi hari ini.

Dunia sedang tidak baik-baik saja. Bukan dalam pengertian dramatis yang biasa kita dengar dari para komentator televisi, melainkan dalam pengertian yang jauh lebih tektonik: fondasi tatanan ekonomi global yang dibangun selama tujuh dekade pasca-Perang Dunia II — liberalisme perdagangan, dollar sebagai mata uang cadangan, dan multilateralisme WTO sedang retak dari dalam. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi jangkar sistem ini, kini justru menjadi sumber turbulensinya.

Bayangkan ini: total utang federal Amerika Serikat kini melampaui USD 36 triliun angka yang lebih besar dari gabungan PDB seluruh negara Uni Eropa. Dalam dua belas bulan ke depan, sekitar USD 9,2 triliun dari utang itu jatuh tempo dan harus diperbarui kali ini dengan bunga yang jauh lebih tinggi, sekitar 4 hingga 5,5 persen. Beban bunga utang AS diproyeksikan melampaui anggaran pertahanan mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah. Moody’s, lembaga pemeringkat terakhir yang masih mempertahankan predikat AAA untuk Amerika, akhirnya ikut menurunkan peringkat negeri itu. Bagi saya, ini bukan sekadar angka ini adalah sinyal bahwa hegemoni fiskal AS sedang terkikis secara struktural.

Di atas itu semua, pemerintahan Trump 2.0 menambahkan bahan bakar ke dalam api dengan memberlakukan tarif impor universal 10 persen atas semua barang masuk ke AS, ditambah tarif 145 persen khusus untuk produk-produk Tiongkok. Ini bukan lagi kebijakan perdagangan ini adalah pembongkaran sistematis terhadap aturan main yang sudah disepakati 160 negara selama tiga dekade terakhir. Dunia merespons: Tiongkok membalas, Eropa mempertimbangkan retaliasi, dan seluruh rantai pasok global sedang dalam mode panik kalkulasi ulang.

Ada satu indikator yang paling jujur mencerminkan kondisi ini: harga emas. Dalam dua tahun terakhir, emas melompat lebih dari 50 persen — dari USD 2.050 menjadi melampaui USD 3.100 per troy ounce pada Maret 2026. Ketika bank-bank sentral negara BRICS secara agresif mengakumulasi emas dan meninggalkan dolar, itu bukan kebetulan. Itu adalah de-dolarisasi yang berjalan diam-diam, konsisten, dan semakin cepat. Emas hari ini bukan sekadar logam mulia ia adalah suara ketidakpercayaan dunia terhadap sistem moneter yang selama ini kita anggap kekal.

Belum lagi revolusi kecerdasan buatan yang sedang mengubah peta ketenagakerjaan global dengan kecepatan yang tidak pernah kita bayangkan. Para ekonom memperkirakan bahwa AI dapat mengotomasi sepertiga dari pekerjaan yang ada saat ini pada 2030. Analis keuangan junior, staf administrasi, programer pemula, layanan pelanggan semua ini terancam bukan oleh imigran atau outsourcing, melainkan oleh algoritma. Pertanyaannya bagi Indonesia yang sedang berjibaku meningkatkan penyerapan tenaga kerja adalah: apakah kita sedang berlari cukup kencang untuk tidak tertinggal?

Indonesia: Bahan Baku untuk Menjadi Kekuatan Abad Ini

Di sinilah letak paradoks yang saya sebutkan di awal. Justru di tengah kekacauan ini, Indonesia berada dalam posisi strategis yang belum pernah sebaik ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pasca-kemerdekaan, kita memiliki semua kartu yang dibutuhkan sekaligus: posisi geografis yang diapit dua samudra, cadangan nikel terbesar di dunia yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik, populasi produktif 280 juta jiwa yang menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara, dan momen geopolitik yang memaksa rantai pasok global untuk bergerak keluar dari Tiongkok.

Perang dagang AS-Tiongkok, yang bagi banyak orang terlihat sebagai ancaman, sejatinya adalah katalis akselerasi bagi Indonesia. Apple, Samsung, Toyota, dan ratusan perusahaan multinasional lain sedang bergerak cepat menerapkan strategi “China+1” — mencari negara produksi alternatif yang bebas dari risiko tarif dan tekanan geopolitik terhadap Beijing. Vietnam, India, dan Meksiko adalah pesaing kita. Namun Indonesia memiliki satu keunggulan yang tidak dimiliki ketiga pesaing itu secara bersamaan: kita punya mineral kritis, pasar domestik raksasa, dan demografis produktif semua dalam satu paket.

Namun saya harus jujur pula soal risiko yang mengintai. Kemewahan sumber daya alam bisa menjadi kutukan, bukan berkah, jika kita hanya menjual nikel mentah dan batubara tanpa membangun industri hilir yang sesungguhnya. Hilirisasi yang diperlukan bukan sekadar membangun smelter itu baru langkah pertama. Yang kita butuhkan adalah lompatan ke komponen baterai, sel surya, dan produk manufaktur akhir yang bernilai tambah tinggi. Jika kita berhenti di smelter, kita hanya memindahkan proses kotor dari Tiongkok ke Sulawesi tanpa transfer teknologi yang bermakna.

Saya juga khawatir dengan kesenjangan yang bisa semakin melebar. Pertumbuhan berbasis investasi asing dan komoditas cenderung mengkonsentrasikan manfaat pada segelintir kelompok dan kawasan tertentu. Ketika petani di pedalaman Kalimantan dan nelayan di pesisir Sulawesi tidak merasakan tetesan manfaat dari ledakan investasi nikel, benih ketidakpuasan sosial itu akan menjadi risiko stabilitas yang nyata dan investor asing sangat sensitif terhadap sinyal-sinyal ini.

Sejarah Tidak Pernah Menunggu

Sejarah pembangunan ekonomi selalu mengajarkan pelajaran yang sama: negara-negara yang melakukan lompatan besar bukan yang paling kaya sumber dayanya, melainkan yang paling cerdas memanfaatkan jendela waktu yang terbuka. Korea Selatan memanfaatkan krisis minyak 1973 untuk bergeser ke industri berat. Taiwan memanfaatkan resesi 1980 untuk berinvestasi besar-besaran di semikonduktor. Tiongkok memanfaatkan krisis Asia 1998 untuk mengakselerasi modernisasi industri nasionalnya.

Indonesia kini berdiri di hadapan momen yang, saya percaya, lebih besar dari semua itu. Fragmentasi geopolitik global sedang membuka kembali peta kompetisi industri dunia. Transisi energi menciptakan permintaan masif untuk mineral-mineral yang tersimpan di bawah bumi Nusantara. Revolusi teknologi sedang mendistribusikan ulang peta keunggulan komparatif antarbangsa. Semua ini terjadi bersamaan dan semua ini menunjuk ke Indonesia.

Pertanyaan yang akan dijawab sejarah bukan lagi apakah Indonesia punya potensi itu sudah tidak perlu diperdebatkan. Pertanyaannya adalah: apakah para pengambil kebijakan kita, di tengah hiruk-pikuk politik elektoral dan tekanan kepentingan jangka pendek, punya keberanian untuk membuat pilihan transformatif yang dampaknya baru dirasakan satu generasi ke depan? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah 2026 dikenang sebagai tahun Indonesia melewatkan momen atau tahun ketika bangsa ini mulai menulis bab baru sejarahnya.

Saya menulis ini bukan sebagai akademisi yang sedang mengutip referensi, melainkan sebagai seorang warga negara yang tidak sanggup diam menyaksikan peluang bersejarah ini berlalu begitu saja karena kita terlalu sibuk dengan urusan hari ini untuk memikirkan apa yang diwariskan kepada anak-cucu kita.

Penulis : Yudhistira Adwimurti

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta.

Pengamat ekonomi global dan kebijakan publik. Aktif dalam riset dan publikasi internasional di bidang keuangan, manajemen strategis, dan pembangunan berkelanjutan.