Kemenag Dorong Usaha Pesantren Naik Kelas Lewat Pedoman Baru

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Bekasi — Setelah lima tahun menggelontorkan dana inkubasi bisnis ke ribuan pesantren, Kementerian Agama kini menyiapkan langkah berikutnya: memastikan usaha pesantren berkembang dan manfaatnya ikut dirasakan masyarakat sekitar. Untuk itu, Kemenag sedang merumuskan Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Pedoman Pemberdayaan Pesantren.

Rancangan tersebut dibahas dalam kegiatan Penyusunan Pedoman Pemberdayaan Masyarakat oleh Pesantren, Kader/Pendamping Pemberdayaan Pesantren. Kegiatan ini digelar Direktorat Pemberdayaan Pesantren, Direktorat Jenderal Pesantren, di Hotel Ibis Styles Jatibening, Bekasi, Jawa Barat, pada 9–11 November 2026.

Direktur Pemberdayaan Pesantren Yusi Damayanti mengatakan, pedoman ini tidak disusun dari awal. Melalui Program Kemandirian Pesantren, pemerintah sudah memberikan inkubasi bisnis kepada 4.185 pesantren sepanjang 2021–2025, dengan total anggaran sekitar Rp499,1 miliar. Program ini juga melahirkan 1.082 badan usaha milik pesantren (BUMTREN) dan lima Kampung Kemandirian Pesantren pada 2025.

“Kita tidak mulai dari nol. Tugas berikutnya adalah memastikan usaha pesantren naik kelas: memiliki akses pasar, model bisnis yang teruji, pendamping usaha, dan peluang pembiayaan,” ujarnya.

Tiga tahap kesiapan

Yusi menjelaskan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menetapkan tiga fungsi pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, kondisi di lapangan sangat beragam. Tidak semua pesantren memiliki tata kelola, sumber daya manusia, usaha, infrastruktur, dan kemampuan digital yang sama kuat.

Karena itu, pembinaan dalam pedoman dibagi menjadi tiga tahap kesiapan, yakni Berdiri Tegak, Berlari Cepat, dan Berdampak. Tahap setiap pesantren akan ditentukan melalui instrumen pemetaan kesiapan. Yusi menegaskan, pemetaan ini bukan untuk membuat peringkat.

“Setiap pesantren tidak harus memulai dari titik yang sama. Dukungan akan disesuaikan dengan tipologi, potensi lokal, dan kebutuhan riil masing-masing pesantren,” katanya.

Menurut dia, pedoman ini bertujuan menyamakan arah pembinaan tanpa menghapus ciri khas dan kemandirian masing-masing pesantren. Ada lima bidang yang diatur: tata kelola dan perencanaan strategis; kemandirian ekonomi dan hilirisasi usaha; kapasitas SDM dan budaya kerja; sosial, hukum, kesehatan, dan lingkungan; serta transformasi digital terpadu.

Rambu bagi santri dan dana pendidikan

Pedoman ini juga mengatur batas yang tegas dalam pengembangan usaha. Dari sisi keuangan, pesantren wajib memisahkan rekening dan pembukuan dana pendidikan dari unit usaha. Dana bantuan pemerintah, hibah, donasi, dan Dana Abadi Pesantren juga tidak boleh langsung dijadikan modal bisnis komersial yang berisiko.

Perlindungan santri ditempatkan sebagai syarat mutlak. Santri hanya boleh terlibat dalam kegiatan usaha sebagai bagian dari pembelajaran yang terstruktur dan dengan waktu terbatas. Santri berusia di bawah 18 tahun harus memiliki izin tertulis dari orang tua atau wali. Pesantren juga tidak boleh memberikan pekerjaan berbahaya atau pekerjaan malam kepada santri.

“Santri boleh belajar berwirausaha, tetapi tidak boleh dijadikan pengganti tenaga kerja,” kata Yusi. Ia menegaskan bahwa hak pendidikan, keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang santri harus didahulukan di atas kepentingan komersial.

Kopontren sebagai penghubung

Dalam sesi Penguatan Peran dan Pemberdayaan Pesantren, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) Amin Mudzakkir mengingatkan bahwa pesantren yang mapan secara kelembagaan belum tentu mengangkat kesejahteraan warga di sekitarnya. Karena itu, keduanya perlu diukur secara terpisah.

“Yang kita tuju bukan hanya pesantren yang mandiri, tetapi pesantren yang memandirikan masyarakat,” ujarnya.

Amin melihat peluang besar pada koperasi pondok pesantren (kopontren). Menurut dia, kopontren dapat menjadi agregator yang menghubungkan petani dan pelaku UMKM di sekitar pesantren dengan pembeli. Agar peran ini berjalan, kopontren perlu didukung penguatan kapasitas, kepastian pasar, dan kesiapan pembiayaan secara bersamaan.

“Bantuan modal saja tidak cukup. Peran Kementerian Agama adalah menyiapkan kopontren agar layak bermitra dan layak dibiayai, bukan menjadi lembaga kredit,” katanya.

Ia juga mencatat bahwa peran pesantren belum diatur secara spesifik dalam lima produk hukum Kemenko PM tentang pemberdayaan masyarakat. Pedoman yang disusun Kemenag diharapkan mengisi kekosongan tersebut. Dalam skema kerja sama ini, Ditjen Pesantren memimpin aspek teknis melalui pedoman, data, dan standar pendampingan. Sementara itu, Kemenko PM mengoordinasikan program lintas kementerian dan lembaga serta mengawasi hasilnya.

Amin menekankan, keberhasilan program harus diukur dari dampaknya, seperti peningkatan pendapatan keluarga dan terbukanya lapangan kerja, bukan hanya dari jumlah bantuan yang disalurkan. Ia juga menyebut enam pesantren peraih Mandaya Awards 2026 dalam subkategori Mandiri dan Rintisan, antara lain Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Al-Ittifaq Bandung, dan As’adiyah Wajo. Praktik baik dari pesantren-pesantren itu diharapkan dapat ditiru di daerah lain.

Dikawal sampai lapangan

Penyusunan pedoman ini melibatkan Ditjen Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kanwil Kemenag DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta Masyarakat Ekonomi Syariah. Pengelola unit usaha dari sejumlah pesantren juga turut serta, yaitu Darunnajah Jakarta, Al-Ma’mun Garut, dan Tapak Sunan Jakarta Timur. Narasumber yang hadir adalah H. Ahmad Rifai, Bayu Endro Winarko, Umi Waheeda, dan Anas Al Hifni.

Kegiatan berakhir pada Rabu, 11 November 2026, dengan menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi tindak lanjut. Yusi menyatakan, rancangan tersebut masih akan disempurnakan bersama Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri sebelum resmi ditetapkan.

Setelah ditetapkan, pedoman ini akan dikawal hingga ke lapangan bersama para kader dan pendamping pemberdayaan pesantren. Tahapannya dimulai dari sosialisasi, pemetaan kesiapan, pendampingan, sampai evaluasi.