Kasus Noel Jadi Sorotan, KPD: Evaluasi Serius Bagi Kabinet Prabowo-Gibran

Jurnalis: Fahrur Rozi

Kabar Baru, Jakarta – Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) menggelar diskusi virtual bertajuk “Noel, Tamparan Buat Kabinet Prabowo-Gibran”, Selasa (26/8). Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa, aktivis, serta sejumlah perwakilan media.

Ketua DPP Bidang Organisasi Ikatan Alumni Doktor Ilmu Pemerintahan (IKADIP), Achmad Baidowi, menyoroti adanya kejanggalan dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel. Menurutnya, posisi wakil menteri semestinya hanya menjalankan tugas sesuai arahan menteri.

“Semestinya wamen itu bekerja sesuai arahan menteri, bukan malah offside. Ketika ia bertindak seolah punya kuasa lebih dari menterinya, itu jelas menyalahi aturan,” ujar Achmad Baidowi.

Ia menegaskan, aturan mengenai kewenangan wakil menteri sudah jelas diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 77 Tahun 2021. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa wakil menteri bertugas membantu menteri sesuai arahan, bukan menjalankan kebijakan sendiri.

Achmad menambahkan, tindakan Noel dinilai melanggar etika pemerintahan karena mengabaikan kode etik profesional serta praktik tata kelola pemerintahan yang berlaku.

Sementara itu, Koordinator Nasional KPD, Miftahul Arifin, menilai kasus yang menjerat Noel tidak hanya berdampak pada individu, melainkan juga memengaruhi citra pemerintahan di mata publik.

“Kasus korupsi ini tidak bisa dipandang hanya sebagai kejahatan personal. Ia juga berpotensi melemahkan legitimasi serta mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah,” kata Miftahul.

Ia menambahkan, peristiwa ini seharusnya menjadi evaluasi serius bagi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat integritas dan kualitas kabinet. Menurutnya, langkah evaluasi diperlukan agar praktik serupa tidak kembali mencoreng demokrasi pada awal periode pemerintahan.