Karawang Siapkan Pilkades Digital 2025 di 9 Desa, Dorong Transparansi Demokrasi Lokal

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Karawang – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2025 di sembilan desa akan menjadi momentum penting dalam modernisasi demokrasi tingkat desa.

Salah satunya dengan rencana penerapan sistem pilkades digital yang dinilai mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan dalam proses pemungutan suara.

Kepala DPMD Karawang, Muhamad Syaefuloh, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan tahap sosialisasi dan survei sebagai persiapan.

“Kami melakukan pemetaan dan simulasi pilkades digital di sembilan desa, termasuk memperhatikan aspek keamanan agar tidak ada potensi kecurangan,” tegasnya, Kamis (25/9).

Adapun sembilan desa yang akan melaksanakan Pilkades 2025, yaitu:

1. Cikampek Selatan (Kec. Cikampek)

2. Jatisari (Kec. Jatisari)

3. Sarimulya (Kec. Kota Baru)

4. Cikampek Utara (Kec. Kota Baru)

5. Tanjungmekar (Kec. Pakisjaya)

6. Payungsari (Kec. Pedes)

7. Balongsari (Kec. Rawamerta)

8. Wanakarta (Kec. Telukjambe Barat)

9. Cadas Kertajaya (Kec. Telagasari)

Menurut Syaefuloh, dukungan dari pemerintah provinsi juga sangat penting dalam mengoptimalkan regulasi serta efisiensi pelaksanaan Pilkades.

“Aturannya jelas, Pilkades serentak dilakukan agar tata kelola lebih efisien dan terintegrasi dengan dukungan provinsi. Kami juga mengantisipasi berbagai faktor, baik teknis maupun non-teknis,” katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sistem aplikasi digital dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) elektronik sebenarnya bukan hal baru. Teknologi ini sudah mulai diterapkan sejak 2013 di beberapa daerah dan akan kembali dioptimalkan pada Pilkades 2025. Selain mempermudah rekapitulasi suara, sistem ini juga memastikan hasil dapat diakses secara cepat dan akurat.

Meski begitu, Syaefuloh mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur, regulasi, serta literasi digital masyarakat desa.

“Kelebihan pilkades digital jelas ada, tapi risiko kecurangan dan keamanan data juga harus jadi perhatian utama. Untuk mengantisipasi hal itu, sistem yang digunakan nantinya berbasis desktop offline,” ujarnya.

DPMD Karawang juga menyinggung soal kebutuhan anggaran dan regulasi, termasuk membedakan antara desa reguler dan desa yang melaksanakan Pemilihan Antar Waktu (PAW).

“Semua harus disiapkan dengan matang agar tidak ada hambatan di lapangan. Pilkades bukan hanya soal memilih pemimpin desa, tetapi juga menjaga kualitas demokrasi lokal,” tutupnya. (Vall)