JAKDI Desak Khofifah Copot Kadisdik Jatim, Soroti Angka Putus Sekolah Capai 50 Persen

Jurnalis: Agung Wahyudi

Kabar Baru, Surabaya — Jaringan Aktivis Demokrasi Indonesia (JAKDI) mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Desakan keras ini menyuarakan keprihatinan atas tingginya angka putus sekolah yang menembus 50 persen di tiga kabupaten di Jawa Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan massa JAKDI saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur, Selasa (4/8/2026).

Koordinator JAKDI, Ery Mahmudi, menegaskan bahwa fenomena anak usia 16–18 tahun yang gagal menempuh pendidikan menengah sudah masuk taraf mengkhawatirkan.

Berdasarkan data internal JAKDI, kelompok usia SMA di Kabupaten Sampang, Bangkalan, dan Probolinggo mencatatkan angka putus sekolah hingga kisaran 50 persen.

“Ini merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Jika benar hampir separuh anak usia SMA di tiga daerah tersebut tidak bersekolah, maka ini menunjukkan kegagalan serius dalam menjamin akses pendidikan menengah di Jawa Timur,” tegas Ery.

Ery mengungkapkan bahwa pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur gagal menunjukkan data pembanding maupun klarifikasi saat beraudiensi. Kegagalan tersebut dinilai makin menguatkan fakta kelemahan tata kelola serta pengawasan sektor pendidikan di Jawa Timur.

Selain masalah putus sekolah, JAKDI turut membongkar sederet kejanggalan lain. Mereka menyoroti lemahnya pengawasan dana hibah pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), maraknya praktik jual beli seragam di SMA Negeri, hingga kejanggalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 termasuk mendadaknya perubahan kuota siswa di SMA Negeri 6 Surabaya usai pendaftaran resmi ditutup.

Atas temuan tersebut, JAKDI mendesak Pemprov Jawa Timur untuk menggelar audit transparan terhadap dana hibah pendidikan, mengusut tuntas permainan seragam dan SPMB, serta merombak total kepemimpinan Dinas Pendidikan Jatim demi memulihkan akuntabilitas publik.