Institusi Polri Dinilai Krisis Moral, Fuad Alajer Nusantara: Revisi Total UU Polri

Jurnalis: Rifan Anshory

Kabar Baru, Jakarta – Founder Alajer Nusantara, Moh. Mahshun Al Fuadi, melontarkan kritik keras terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang dianggap telah menyimpang jauh dari fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Dalam pernyataan resminya, Fuad, sapaan akrabnya, menyebut Polri sedang mengalami krisis moral, krisis kepercayaan publik, dan mengidap penyakit kekuasaan yang akut.

“Polri hari ini sudah kehilangan arah. Institusi ini bukan lagi penjaga ketertiban, tapi justru menjadi sumber ketakutan, pemerasan, kekerasan, dan pelanggaran hukum. Rakyat bukan dilindungi, malah dibungkam. Kita sudah terlalu sering dibohongi oleh istilah ‘oknum’, padahal yang rusak adalah sistem dan mentalitas aparatnya,” kata Fuad dalam keterangan yang diterima kabarbaru.co di Jakarta, Selasa (3/6).

RUU Polri: Gelap, Tidak Transparan, dan Penuh Otoritarianisme Baru

Fuad menyoroti proses revisi Undang-Undang Polri yang sedang berlangsung di Senayan. Menurutnya, draf RUU Polri tidak pernah dibuka ke publik secara utuh, pembahasannya tertutup, dan terkesan sengaja disembunyikan dari pantauan masyarakat sipil.

“Bagaimana mungkin kita bicara soal pembaruan hukum, tapi draf RUU-nya gelap? Tidak ada partisipasi publik yang bermakna, tidak ada transparansi. Ini bukan reformasi hukum, ini pengkhianatan terhadap demokrasi,” kecam Fuad.

Ia menilai, alih-alih mereformasi Polri agar lebih akuntabel dan berpihak pada rakyat, RUU Polri justru berpotensi memperluas kewenangan represif, memperkuat impunitas aparat, dan mematikan fungsi pengawasan eksternal yang seharusnya independen.

“RUU Polri membuka jalan bagi pelembagaan kekuasaan tanpa las an. Polisi bisa lebih leluasa menindak tanpa pengawasan, bahkan bisa masuk ke ranah sipil dan digital dengan las an keamanan. Ini bahaya laten otoritarianisme yang dibungkus hukum,” tambahnya.

Catatan Hitam yang Tidak Bisa Diabaikan

Selain itu, Fuad juga mengulas beberapa kasus besar yang mencerminkan kegagalan institusional Polri, antara lain: Kasus Ferdy Sambo (2022): Pembunuhan berencana oleh jenderal polisi aktif yang memperlihatkan moralitas aparat berada di titik nadir.

Juga, kasus Irjen Teddy Minahasa (2023): Perwira tinggi terlibat dalam peredaran narkoba, mengaburkan batas antara penegak hukum dan pelaku kejahatan.

Termasuk, lanjut Fuad, rantai kekerasan struktural: Mulai dari penyiksaan di ruang tahanan, pemerasan terhadap warga sipil, hingga kriminalisasi aktivis dan mahasiswa.

“Kalau polisi bisa membunuh polisi, kalau jenderal bisa jadi bandar narkoba, lalu siapa lagi yang bisa kita percaya? Kalau institusi ini tidak dibongkar, kejahatan akan terus tumbuh di balik seragam,” ujar Fuad.

Desakan Copot Kapolri dan Lakukan Reformasi Total

Menurut Fuad, reformasi Polri tidak bisa ditunda. Ia menyerukan agar Presiden mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, karena dianggap gagal melakukan pembenahan internal dan membiarkan kebobrokan merajalela.

“Kapolri harus mundur atau dicopot! Di bawah kepemimpinannya, Polri makin rusak, makin arogan, dan makin jauh dari rakyat. Ini bukan reformasi, ini pembusukan yang dilegalkan,” tegasnya.

Agenda Reformasi Kepolisian yang Mendesak

Alajer Nusantara, kata Fuad, mengusulkan agenda reformasi Polri secara struktural dan kultural yang meliputi:

1. Revisi total UU Polri dengan partisipasi publik yang luas dan transparan.
2. Pembentukan lembaga pengawas independen di luar Polri yang memiliki kewenangan hukum nyata.
3. Audit nasional terhadap seluruh struktur kepolisian, terutama perwira tinggi dan rekrutmen.
4. Pendidikan karakter, etika, dan hak asasi manusia sejak tahap rekrutmen hingga jenjang pimpinan.

“Kalau negara ingin demokrasi yang sehat, maka hukum harus dibersihkan dari ketakutan. Polisi bukan alat kekuasaan, tapi pelayan rakyat. Jika Polri tak mau berubah, maka rakyat harus bersuara. Hari ini kita kritik, besok kita lawan,” pungkasnya.