Gali Potensi Ekonomi Kreatif Sulsel, Policy Brief Masuk ke Peta Politik Daerah

Jurnalis: Azzahra Bahiyyah

Kabar Baru, Makassar, 18 Desember 2025 – Upaya serius untuk mendorong percepatan transformasi digital sektor ekonomi kreatif berbasis budaya di Sulawesi Selatan semakin mendapatkan pijakan strategis. Rekomendasi kebijakan komprehensif yang dirumuskan oleh tim peneliti STIE YPUP Makassar secara resmi telah diserahkan kepada pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, menandai dimulainya proses integrasi gagasan akademis ke dalam peta perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen policy brief “Transformasi Digital UMKM Kerajinan Tradisional Sulawesi Selatan: Strategi Hybrid Berbasis Kearifan Lokal” diserahkan langsung oleh Ketua Tim Peneliti, Harry Yulianto, kepada Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Provinsi Sulsel, Zulfikar Limolang, di Kantor DPW PKB Sulawesi Selatan, Kamis siang (18/12/2025).

Menurut Harry, penyerahan dokumen ini bukan hanya formalitas, melainkan sebuah langkah advokasi strategis untuk memasukkan isu pelestarian budaya dan daya saing ekonomi kreatif ke dalam agenda prioritas legislatif. Dokumen tersebut memetakan dengan rinci potensi ekonomi besar yang terpendam pada ribuan UMKM kerajinan tradisional yang selama ini menghadapi tantangan berat di era digital.

Rekomendasi kebijakan difokuskan pada penciptaan ekosistem digital yang inklusif, mulai dari penguatan literasi digital berbasis budaya, pemerataan infrastruktur internet di sentra kerajinan, hingga pengembangan platform digital lokal yang mampu mengangkat narasi dan filosofi di balik setiap karya.

Harry menambahkan bahwa dokumen ini merupakan hasil riset lapangan dan analisis ilmiah yang menunjukkan dua sisi mata uang yang sama: ancaman kepunahan warisan budaya serta peluang emas pertumbuhan ekonomi berbasis identitas. “Saat ini kita berada pada titik kritis. Di satu sisi, sekitar 30% kerajinan tradisional kita terancam punah karena minimnya regenerasi dan tekanan pasar.

Di sisi lain, potensi pasar digital justru terbuka lebar bagi produk-produk yang memiliki cerita dan keaslian yang kuat. Policy brief ini kami susun sebagai peta jalan konkret untuk mengubah ancaman menjadi peluang, dengan memadukan kecanggihan teknologi dan kedalaman kearifan lokal,” jelasnya.

Merespon positif inisiatif tersebut, Zulfikar Limolang, Ketua FPKB DPRD Sulawesi Selatan menyambut baik kontribusi pemikiran dari dunia akademis. Beliau menyatakan bahwa rekomendasi yang terstruktur dan dilengkapi dengan draf peraturan daerah ini akan menjadi bahan berharga untuk memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan dewan.

“Isu yang diangkat sangat relevan dan strategis, tidak hanya untuk pelestarian budaya tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi kami akan mendorong agar policy brief ini segera dibahas dalam rapat kerja, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan legislasi berikutnya. Kolaborasi antara akademisi, legislatif, dan eksekutif seperti inilah yang kita butuhkan untuk menjawab tantangan zaman,” ungkapnya.

Policy brief ini menandai sebuah babak baru dalam upaya sistematis mengangkat harkat ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan. Dengan masuknya rekomendasi berbasis data ini ke dalam kancah politik praktis daerah, diharapkan dapat melahirkan kebijakan inovatif yang tidak hanya melindungi warisan leluhur dari kepunahan, tetapi juga mengubahnya menjadi motor penggerak ekonomi baru yang berdaya saing dan berkelanjutan di level global. Langkah selanjutnya adalah mengagendakan diskusi resmi antara tim perumus policy brief dengan anggota FPKB DPRD Sulsel untuk menjabarkan strategi implementasinya secara teknis, pungkas Zulfikar.