GABDEM: Negara Rugi Miliaran, Proyek Bawaslu RI Jadi Bancakan

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Jakarta — Aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Arus Bawah Demokrasi (GABDEM) di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) berujung ricuh.

Awalnya aksi berlangsung tertib dengan orasi dan bentangan spanduk berisi desakan agar KPK segera mengusut dugaan praktik korupsi pada proyek Command Center serta renovasi Gedung A dan B Bawaslu RI tahun 2024.

situasi berubah ketika massa aksi tidak mendapatkan respons langsung dari pihak KPK, Massa aksi memaksa masuk ke dalam gedung KPK yang berujung ke ricuhan.

Koordinator aksi Guntur Halomoan dalam orasinya menyatakan kekecewaan terhadap sikap KPK yang dinilai lamban menindaklanjuti dugaan korupsi di Bawaslu.

“Kami datang dengan suara rakyat. Kami ingin KPK segera bergerak. Jangan biarkan dugaan korupsi ini menguap begitu saja,” tegas Guntur.

Hingga aksi berakhir, massa GABDEM tetap berada di luar gedung sambil melanjutkan orasi dan membentangkan spanduk tuntutan.

Sebelumnya Aksi ini merespon dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang menemukan potensi kerugian negara Rp 12,14 miliar dari dua proyek besar: renovasi gedung A dan B senilai Rp 715 miliar, serta proyek Command Center senilai Rp 339 miliar.

GABDEM menyoroti sejumlah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, antara lain Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu/Penanggung Jawab Anggaran), Ferdinan Eskol Sirait (Kuasa Pengguna Anggaran), Hendri (PPK), dan Arief Budiman (Pejabat Pengadaan) agar diperiksa dan ditindaklanjuti atas laporan ini.