FMD Tuding DPRD Jatim Saling Lempar Antar Komisi Soal Kasus BSPS Sumenep

Jurnalis: Rifan Anshory

Kabar Baru, Sumenep – Aktivis asal Sumenep yang tergabung dalam Front Mahasiswa Demokrasi (FMD) mendatangi gedung DPRD Jawa Timur (Jatim) di Surabaya, Kamis (12/6), guna audiensi terkait kasus dugaan korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sumenep 2024.

Sayangnya, proses audiensi tak berjalan mulus. Sebab, DPRD Jatim diduga saling lempar tanggung jawab antar Komisi.

Koordinator FMD, Adyan, mengaku kecewa dengan sikap DPRD Jatim, yang dianggapnya tidak serius menangani kasus ini.

“Surat ditujukan kepada Ketua DPRD Jatim, dengan didisposisi ke Komisi D. Setelah itu, kami malah dilempar ke Komisi A. Saat diikuti mekanisme mereka, justru malah beralasan sibuk,” tuturnya, Kamis (12/6).

Meski begitu, FMD, lanjut Adyan, tetap akan mengawal kasus ini, mengingat dugaan penyimpangan yang terjadi cukup mengkhawatirkan.

“Ini bentuk nyata lembaga legislatif daerah mengabaikan aspirasi rakyat. Komisi D yang seharusnya menjadi mitra pengawasan program pembangunan daerah justru menghindar dan tidak mau bertanggung jawab atas persoalan yang sudah menjadi keresahan publik,” tegasnya.

Menurut Adyan, Komisi D gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan secara serius terhadap kasus ini.

“Ini bukan sekadar masalah teknis bantuan rumah, ini menyangkut hak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Jika DPRD tidak serius mengawal program ini, maka patut diduga ada pembiaran terhadap praktik-praktik koruptif dan manipulatif yang terjadi di lapangan,” katanya curiga.

Merespons sikap DPRD Jatim yang dinilai tidak profesional, FMD mengeluarkan lima tuntutan:

1. DPRD Jatim segera menggelar Rapat Dengar Pendapat(RDP) terbuka terkait polemik BSPS Sumenep
2. Komisi D DPRD Jatim menyampaikan permintaan maaf atas sikap abai dan tidak profesional.
3. Audit pelaksanaan program BSPS Sumenep 2024
4. Tindaktegas oknum yang terlibat dalam dugaan kasus BSPS Sumenep 2024.
5. Kawal serius proses hukum BSPS Sumenep 2024 di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dengan memberikan pernyataanke publik.