Dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Perusahaan Asuransi, Pasal 304 KUHD Diuji ke MK

13/01/2026 - 22:49
|
Subscribe

Desain tanpa judul - 2026-01-13T224114.915

Tim kuasa hukum dari Eliadi Hulu & Partners Law Firm (Dok: Kabarbaru).

Kabar Baru, Jakarta – Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) resmi diuji ke Mahkamah Konstitusi setelah seorang penerima manfaat asuransi jiwa, NG Kim Tjoa, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh perusahaan asuransi yang memproses klaimnya.

Permohonan pengujian materiil tersebut didaftarkan pada Selasa (13/1) melalui tim kuasa hukum dari Eliadi Hulu & Partners Law Firm.

Pemohon menilai kekosongan pengaturan dalam Pasal 304 KUHD telah membuka ruang penambahan syarat klaim secara sepihak oleh perusahaan asuransi, yang tidak hanya menghambat pembayaran klaim, tetapi juga berujung pada kriminalisasi konsumen asuransi.

Perkara ini bermula saat Pemohon mengajukan klaim asuransi jiwa atas meninggalnya tertanggung.

Dalam proses klaim, PT Prudential Life Assurance meminta syarat tambahan berupa salinan Akta Tanah milik Pemohon.

Syarat tersebut, menurut Pemohon, tidak pernah disepakati dalam polis dan tidak memiliki relevansi apa pun dengan peristiwa kematian tertanggung.

Selain itu, PT Panin Dai-ichi Life juga meminta Surat Keterangan dari Kepolisian (Polsek) sebagai syarat klaim, meskipun kematian tertanggung telah dibuktikan dengan dokumen medis rumah sakit dan akta kematian resmi dari instansi berwenang.

Pemohon menegaskan bahwa permintaan dokumen tambahan ini baru muncul pada tahap klaim, bukan pada saat perjanjian asuransi dibuat.

Alih-alih menerima pembayaran klaim setelah memenuhi permintaan tersebut, Pemohon justru dilaporkan secara pidana oleh Prudential atas dugaan pemalsuan surat.

Menurut Pemohon, pelaporan ini merupakan dampak langsung dari ketiadaan norma yang mengatur syarat klaim secara final dalam Pasal 304 KUHD, sehingga perusahaan asuransi memiliki keleluasaan untuk menafsirkan dan menambah persyaratan klaim di luar kesepakatan polis.

Dalam posita permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa Pasal 304 KUHD saat ini hanya mengatur unsur administratif polis, seperti identitas para pihak, waktu pertanggungan, nilai pertanggungan, dan premi.

Pasal tersebut tidak mewajibkan pencantuman syarat dan prosedur klaim secara jelas, pasti, dan tertutup, yang seharusnya menjadi inti dari perjanjian asuransi.

Akibatnya, hak klaim tidak dapat diprediksi sejak awal perjanjian dan baru ditentukan setelah risiko terjadi melalui kebijakan sepihak penanggung.

Kondisi ini dinilai melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengenai perlindungan harta benda, mengingat premi telah dibayarkan sebagai pengorbanan ekonomi oleh tertanggung.

Melalui uji materi ini, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 304 KUHD inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa polis asuransi wajib memuat syarat klaim yang diatur secara final dan rigid, sehingga tidak dapat ditambah atau ditafsirkan secara sepihak oleh perusahaan asuransi.

Pemohon berharap perkara ini menjadi titik balik pembenahan praktik perasuransian nasional, sekaligus memastikan konsumen asuransi tidak lagi berada dalam posisi rentan—baik secara ekonomi maupun hukum—ketika memperjuangkan hak klaimnya.