DEMA PTKIN Dukung Kapolri Tolak Wacana Kementerian Kepolisian

26/01/2026 - 20:44
|
Subscribe

Koordinator Pusat DEMA PTKIN Se-Indonesia, Miftahul Rizqi. (Foto: Ist).

Kabar Baru, Jakarta – Wacana menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian mendapat respons keras dari kalangan mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN) se-Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bersikukuh menolak gagasan tersebut demi menjaga independensi Korps Bhayangkara.

Koordinator Pusat DEMA PTKIN Se-Indonesia, Miftahul Rizqi, menilai ketegasan Kapolri merupakan langkah krusial. Menurut Iki, independensi bukan sekadar urusan struktur organisasi, melainkan syarat mutlak penegakan keadilan. Posisi Polri di bawah kementerian dikhawatirkan membuka celah intervensi politik dalam proses hukum.

“Independensi merupakan nilai fundamental yang harus melekat pada seluruh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. Tanpa independensi, proses penegakan hukum rentan terhadap intervensi kekuasaan dan kepentingan politik,” ujar Iki di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Isu pembentukan “Kementerian Kepolisian” memang kembali menyeruak ke ruang publik belakangan ini. Menanggapi hal itu, Jenderal Listyo Sigit secara terbuka menyatakan penolakannya. Dalam sebuah kesempatan, mantan Kabareskrim itu bahkan melontarkan pernyataan satire bahwa dirinya lebih memilih menjadi petani ketimbang memimpin institusi yang kehilangan independensinya.

Sikap “pasang badan” Kapolri ini dinilai Iki sejalan dengan kebutuhan mendesak pembenahan sektor hukum di Indonesia. Di tengah tantangan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih menggerus kepercayaan publik, pelemahan posisi tawar penegak hukum dianggap berbahaya.

“Ketika independensi penegak hukum dilemahkan atau dikebiri, yang dirugikan bukan hanya institusi, tetapi masyarakat luas. Proses hukum berpotensi kehilangan objektivitas dan keadilan substantif,” tegas Iki.

Bagi aliansi mahasiswa PTKIN, pernyataan Kapolri mencerminkan sikap negarawan yang sadar akan posisi Polri sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas institusi kepolisian menjadi pertaruhan di tengah dinamika politik yang terus bergerak.

“Sebagai mahasiswa, kami memandang bahwa Polri harus tetap berdiri sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan. Ketegasan Kapolri ini sejalan dengan semangat reformasi dan cita-cita negara hukum yang demokratis,” katanya.

Meski mendukung independensi, DEMA PTKIN memberi catatan tebal bahwa hal tersebut tidak lantas menjadikan Polri sebagai lembaga antiserat atau tanpa pengawasan. Iki menekankan perlunya mekanisme kontrol yang demokratis, transparan, dan akuntabel agar polisi tetap bekerja profesional.

“Negara hukum yang kuat membutuhkan penegak hukum yang independen sekaligus bertanggung jawab. Inilah semangat yang terus kami suarakan sebagai bagian dari peran mahasiswa dalam mengawal demokrasi,” pungkas Iki.