Dana Banpol PBB Sumenep Terancam Hangus, Pernah Telat Setor LPJ

Jurnalis: Rifan Anshory

Kabar Baru, Sumenep — Dana bantuan politik (banpol) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sumenep pada Tahun Anggaran 2025 terancam hangus.

Hingga kini, proposal pencairannya belum juga diserahkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sumenep.

Kepala Bidang Bina Politik Bakesbangpol Sumenep, Bahaudin, menyampaikan bahwa pihaknya telah menunggu berbulan-bulan, namun tidak ada respons.

“Saya sudah menunggu sejak Oktober, sampai sekarang tidak ada jawaban,” ujarnya, Minggu (15/11).

Menurutnya, Bakesbangpol sudah beberapa kali mengingatkan agar segera memproses pencairan.

“Sudah berapa kali saya ingatkan. Bahkan sampai minta tolong ke Pak Sekwan dan teman-teman untuk menyampaikan pesan. Tapi tetap belum ada tindak lanjut dari PBB,” katanya.

Ia menilai, ketidakseriusan PBB mengurus pencairan banpol ini baru terjadi tahun ini.

“Baru tahun ini. Kalau sebelumnya tidak,” ucapnya.

Selain itu, PBB juga pernah terlambat menyetorkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) banpol tahun 2024.

“Waktu itu SPJ 2024 juga lama tidak disetor. Sampai beberapa kali saya datang ke rumahnya,” tambahnya.

Bahaudin menyatakan bahwa persoalan tersebut sudah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Tinggal PBB yang belum mengajukan. Masuk sudah laporannya,” jelasnya.

Ia menegaskan, jika proposal pencairan tidak masuk hingga akhir tahun anggaran, dana banpol 2025 akan dikembalikan ke kas daerah.

“Konsekuensinya tidak dicairkan, hangus, karena tidak ada pengajuan. Batas terakhir pengajuan sampai akhir Desember. Kalau tidak ada, ya kami lepaskan,” tegasnya.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD terkait kemungkinan pengajuan banpol PBB untuk tahun 2026.

“PBB boleh mengajukan untuk 2026. Tapi nantinya saya akan minta rekomendasi Ketua Dewan untuk menentukan bisa atau tidaknya,” ujarnya.

Hingga berita ini terbit, Ketua DPC PBB Sumenep, Badrul Aini, belum memberikan respons saat dimintai konfirmasi.