Bukber Glamor Ala Bollywood, KPK Didesak Periksa Peran Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati

Jurnalis: Muhammad Ody

Kabarbaru, Sidoarjo – Kemewahan acara buka bersama bertema Bollywood yang menyeret nama Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Feny Apridawati, memicu gelombang kritik. Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelidiki dugaan penggunaan anggaran publik dalam kegiatan yang dinilai mencerminkan gaya hidup berlebihan pejabat daerah.

Koordinator Jaka Jatim, Musfiq, menilai acara yang digelar dengan konsep glamor di Mahabarata Palace, Graha Unesa Surabaya, terlalu mencolok untuk sekadar agenda silaturahmi biasa. Ia meminta KPK tidak menutup mata terhadap kemungkinan penggunaan dana negara.

“Saya kira KPK berhak juga untuk menelusuri dan menindaklanjuti peran Sekda ini, jangan-jangan bukber tersebut menggunakan APBD Sidoarjo. Acara begitu mewah ala Bollywood, apa iya tidak pakai APBD?” kata Musfiq.

Sorotan publik semakin tajam karena acara tersebut digelar di tengah situasi ekonomi yang masih menuntut efisiensi anggaran. Musfiq menilai pejabat seharusnya menunjukkan empati, bukan justru mempertontonkan kemewahan di ruang publik.

“Sehingga pertunjukan-pertunjukan mewah tidak diselenggarakan lagi di lingkungan pemerintah, di mana hari ini negara sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Menurutnya, pola hidup glamor pejabat berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia bahkan menilai aparat penegak hukum patut curiga jika ada pejabat yang tampil berlebihan di tengah tuntutan efisiensi anggaran.

“Karena itu, Jaka Jatim mendesak agar supaya jika ada pejabat yang terlalu mewah dan menunjukkan foya-foya di tempat publik, maka aparat penegak hukum perlu mencurigai dan perlu diusut. Jangan-jangan menggunakan APBD,” tegasnya.

Di tengah derasnya kritik, Feny Apridawati menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang muncul. Ia mengaku tidak menyangka kehadirannya dalam acara tersebut menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya atas kegaduhan ini. Ini sama sekali tidak saya duga,” kata Feny.

Feny menegaskan acara tersebut merupakan undangan pribadi dari rekannya, Trisulowati atau Chinchin, yang disebut berkaitan dengan promosi restoran bertema Mahabarata. Ia juga memastikan tidak ada anggaran pemerintah daerah yang digunakan.

“Saya tegaskan kegiatan itu tidak menggunakan APBD. Ini undangan pribadi sekaligus silaturahmi di bulan suci Ramadan,” ucapnya.

Meski bantahan telah disampaikan, desakan agar KPK menelusuri aliran dana kegiatan mewah tersebut terus menguat. Publik menilai transparansi pejabat bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban moral di tengah tuntutan integritas birokrasi.