Banggar DPRD Kota Sorong Sampaikan 12 Catatan Strategis dalam Rapat Paripurna KUA-PPAS RAPBD 2026

Jurnalis: Zuhri

Kabar Baru, Sorong – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sorong menyampaikan 12 poin catatan strategis dan aspirasi kepada Pemerintah Kota Sorong dalam Rapat Pleno V Paripurna XIII Masa Sidang Tahun 2025, Kamis (24/7/2025).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Sorong itu membahas hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Anggota Banggar DPR Kota Sorong, James Nixon Senewe Su, dalam hal ini mewakili tim banggar DPR Kota Sorong mengapresiasi kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan pembahasan dokumen KUA-PPAS 2026.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para wajib pajak serta petugas pemungut pajak dan retribusi yang telah melaksanakan tugasnya secara jujur dan profesional.

Namun, James menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera dievaluasi.

Di antaranya adalah rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan sektor pendapatan dan efisiensi program pembangunan.

Berikut beberapa poin penting catatan Banggar:

1. Evaluasi Kinerja OPD Pemungut Pajak dan Retribusi

Wali Kota diminta segera memimpin rapat evaluasi kinerja OPD pemungut PAD, menginventarisasi potensi pajak dari sektor hotel, restoran, kawasan wisata, dan usaha lainnya.

2. Revitalisasi Sektor Wisata dan Budaya

Pemerintah diharapkan mengembangkan potensi daerah wisata dan situs bersejarah sebagai sumber pendapatan daerah.

3. Optimalisasi Alat Pajak Elektronik

Alat perekam pajak elektronik (tapping box) yang telah terpasang di hotel dan restoran harus dievaluasi efektivitasnya. Jika terbukti maksimal, alat tersebut perlu diperbanyak.

4. Sinergi Antar-OPD Pemungut

Semua OPD pemungut wajib bersinergi dan tidak bekerja secara sektoral atau ego sektoral.

5. Realisasi Program Masih Rendah

Banyak program yang direncanakan tidak berjalan sesuai harapan. Evaluasi dibutuhkan untuk memastikan efektivitas anggaran.

6. Kurangi Program Non-Prioritas

Pemerintah diminta memangkas program yang tidak prioritas dan memaksimalkan program strategis yang berdampak langsung ke masyarakat.

7. Sorotan Terhadap Dinas Pendidikan

Sumber anggaran di dinas pendidikan dinilai besar. Pemerintah diminta mengevaluasi penarikan uang komite dan daftar ulang siswa. Jika program sekolah gratis ingin diperkuat, perlu dibentuk dasar hukum berupa Perda.

8. Kajian Pengelolaan Parkir Bandara

Pemkot diminta meninjau kembali dasar hukum dan perjanjian kerja sama pengelolaan parkir bandara yang diberikan kepada pihak ketiga.

9. Akses Pelayanan Kesehatan Masih Rendah

Dinas Kesehatan diminta menjalin kolaborasi dengan rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan.

“Uangnya banyak, tapi akses pelayanan masih sulit,” ujar James.

10. Rencana Pembangunan Pasar Rufei

Banggar meminta Dinas Perdagangan melakukan pembahasan berjenjang dan melibatkan DPR jika proyek ini direncanakan sebagai program multiyears.

11. Perkuat Komunikasi Eksekutif dan Legislatif

Komunikasi dan koordinasi dua lembaga harus terus ditingkatkan untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

12. Integritas dan Amanah Jabatan

Semua pihak diingatkan bahwa tanggung jawab dalam pemerintahan adalah amanah Tuhan yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.