Ancaman Banjir Jelang Lebaran, DPRD Sentil Pemkot Surabaya Soal Kesiapan Rumah Pompa

Jurnalis: Muhammad Ody

Kabarbaru, Surabaya – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Achmad Nurdjayanto meminta Pemerintah Kota Surabaya segera melakukan audit menyeluruh terhadap rumah pompa sebagai langkah antisipasi banjir menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul peringatan cuaca ekstrem dari BMKG Juanda yang memprediksi potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Jawa Timur, termasuk Surabaya, pada periode 1–10 Maret 2026.

Achmad menjelaskan, kondisi atmosfer yang labil berpotensi memicu pertumbuhan awan konvektif yang dapat meningkatkan intensitas hujan di sejumlah daerah.

Berdasarkan data BMKG, kecepatan angin di lapisan 3.000 feet juga dilaporkan meningkat hingga 25 knot yang berpotensi memperparah kondisi cuaca.

Menurut legislator Partai Golkar tersebut, Pemerintah Kota Surabaya perlu memastikan seluruh infrastruktur pengendali banjir dalam kondisi siap menghadapi potensi cuaca ekstrem.

“Kami meminta pemerintah kota memastikan seluruh rumah pompa dalam kondisi siap beroperasi. Audit teknis penting dilakukan agar kapasitas pompa benar-benar mampu menghadapi curah hujan tinggi,” ujar Achmad.

Ia menekankan audit harus mencakup jumlah rumah pompa yang aktif, kapasitas pompa, kondisi sistem kelistrikan, serta ketersediaan cadangan daya apabila terjadi gangguan.

Selain itu, pembersihan saluran drainase dan normalisasi aliran air juga dinilai penting dilakukan sebelum intensitas hujan meningkat.

Achmad menilai kesiapan sistem pengendalian banjir sangat krusial karena Surabaya akan memasuki masa peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Lebaran.

“Jangan sampai saat Lebaran justru muncul genangan di titik-titik yang seharusnya sudah bisa diantisipasi. Karena itu kesiapan rumah pompa dan jaringan drainase harus dipastikan sejak sekarang,” katanya.

Komisi C DPRD Surabaya juga mendorong koordinasi antara Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dengan perangkat daerah terkait agar sistem pengendalian banjir berjalan optimal, khususnya di kawasan yang selama ini rawan genangan.

Ia menambahkan, sebagai kota dengan aktivitas tinggi, Surabaya membutuhkan sistem respons cepat agar potensi genangan tidak mengganggu mobilitas masyarakat.

“Mitigasi harus berbasis data dan respons cepat di lapangan. Jangan sampai dampak cuaca ekstrem mengganggu aktivitas warga, apalagi menjelang Lebaran,” ujarnya.

Secara kebijakan, DPRD menilai audit kesiapan infrastruktur pengendali banjir juga merupakan bagian dari manajemen risiko kota sekaligus bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran infrastruktur dalam APBD.

Komisi C DPRD Surabaya pun berencana meminta laporan resmi dari organisasi perangkat daerah terkait selama periode peringatan cuaca berlangsung guna memastikan kesiapsiagaan berjalan optimal.