Anak Bupati Tanggamus Rano Alfath Diduga Korupsi Dana PIP dan KIP Kuliah

Jurnalis: Aldy Rohmatulloh

Kabar Baru, Tanggamus – Dugaan penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, tudingan diarahkan kepada anggota DPR RI Fraksi PKB, Moh. Rano Alfath, yang juga diketahui merupakan putra Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi.

Banten Corruption Watch (BCW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan pendidikan tersebut. BCW menilai distribusi dana beasiswa melalui jalur aspirasi legislatif memiliki celah besar untuk disalahgunakan.

Sekretaris Jenderal BCW, Agus Suryaman, mengatakan pihaknya menemukan indikasi adanya praktik yang tidak semestinya dalam penyaluran bantuan pendidikan negara. Ia menyebut dugaan tersebut berkaitan dengan pemotongan dana hingga pengondisian penerima manfaat.

“Negara mengalokasikan anggaran besar untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mengakses pendidikan. Namun, kami mencium adanya praktik yang menyimpang, di mana bantuan ini justru dijadikan alat kepentingan,” ujar Agus, Selasa (05/05/2026).

Agus menegaskan aparat penegak hukum tidak boleh ragu mengusut perkara tersebut meskipun melibatkan anggota legislatif. Menurut dia, seluruh proses penyaluran dana PIP dan KIP Kuliah di daerah pemilihan Rano Alfath perlu diaudit secara menyeluruh.

“Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK harus bertindak tegas. Jangan sampai program strategis nasional di sektor pendidikan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Selain aspek hukum, BCW juga menyoroti sisi etika pejabat publik dalam menjalankan fungsi pengawasan. Agus menilai anggota DPR seharusnya memastikan program bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun pribadi.

Desakan terhadap KPK untuk segera memeriksa Rano Alfath terus bermunculan. Sebelumnya, sejumlah kelompok pemuda menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, guna menuntut pengusutan dugaan penyimpangan dana pendidikan tersebut.

Kasus dugaan penyalahgunaan dana PIP dan KIP Kuliah ini kini menjadi perhatian publik dan dinilai sebagai ujian bagi KPK dalam menjaga transparansi serta integritas penegakan hukum di sektor pendidikan.