Aliansi DEMA PTKIN Soroti Reformasi Polri dan Mekanisme Konstitusional

12/02/2026 - 23:20
|
Subscribe

Kabar Baru, Jakarta – Aliansi Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau DEMA PTKIN Seluruh Indonesia menyampaikan sikap terhadap agenda reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah dinamika kebijakan pemerintahan saat ini. Sikap tersebut menekankan pentingnya profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas institusi kepolisian dalam kerangka negara hukum.

Sekretaris Pusat DEMA PTKIN Seluruh Indonesia, Khairul Fahmi, yang akrab disapa Ami, menyatakan terdapat tiga poin utama yang menjadi perhatian aliansi mahasiswa tersebut.

“3 hal tersebut sebagai langkah penting dalam perjalanan kebangsaan hari ini,” ujar Ami.

Poin pertama adalah dukungan terhadap upaya pembenahan institusi Polri yang dilakukan pemerintah. Menurut DEMA PTKIN, reformasi kelembagaan merupakan prasyarat utama bagi tegaknya negara hukum yang sehat serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Reformasi kelembagaan adalah syarat utama negara hukum yang sehat. Kepercayaan publik terhadap aparat hanya dapat tumbuh jika penegakan hukum dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” katanya.

Poin kedua menegaskan posisi Polri sebagai lembaga negara yang tidak berada di bawah kementerian mana pun. Penempatan Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dinilai sebagai amanah undang-undang sekaligus desain konstitusional untuk menjaga efektivitas dan profesionalitas fungsi keamanan nasional.

Adapun poin ketiga menekankan pentingnya mekanisme fit and proper test oleh DPR RI dalam pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Proses tersebut dipandang sebagai instrumen demokrasi untuk memastikan kepemimpinan Polri memiliki legitimasi publik dan akuntabilitas politik.

Aliansi DEMA PTKIN Indonesia menyatakan reformasi Polri perlu dilakukan secara substantif dan berkelanjutan, tidak sebatas perubahan struktur organisasi. Profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas disebut sebagai fondasi utama bagi institusi kepolisian yang demokratis.

Dalam pandangan DEMA PTKIN, mahasiswa memiliki peran sebagai mitra kritis negara yang mendukung kebijakan publik berbasis konstitusi sekaligus mengawal agar kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Aliansi DEMA PTKIN Indonesia
Mengawal reformasi, menjaga konstitusi, merawat demokrasi.