Aliansi Bumi Khatulistiwa Minta Tuntutan Aksi Segera DPRD Tuntaskan

Jurnalis: Sri Hartutik Sandora

KABARBARU, PONTIANAK – Aksi demonstrasi mahasiswa dan beberapa aliansi di Kalimantan Barat digelar di depan Kantor DPRD, Pontianak. Pada hari Senin (11/4/2022) dengan aman.

Salah satu keresahan datang pada Aliansi Bumi Khatulistiwa yang menjelaskan bahwa aksi ini merupakan sebuah multikritis yang terjadi pada hari ini sehingga memaksa kita semua dari berbagai elemen bergerak demi terciptanya solusi dari pemerintah.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Deby Junardi mengatakan aksi mereka didasari atas keresahan masyarakat yang terpampang di seantero nusantara.

“Aksi ini juga merupakan sebuah multikrisis yang terjadi pada hari ini memaksa kita semua sebagai mahasiswa, pelajar, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat khususnya Kalimantan Barat bergerak demi terciptanya solusi dari pemerintah,” kata Deby.

Pada sisi lain, Menteri Dalam Negeri BEM IAIS Sambas, Jesnita mengatakan bahwa demo ini merupakan salah satu aspirasi dalam keresahan masyarakat yang saat ini terjadi, salah satunya adalah minyak goreng.

“Dimana Kalimantan Barat sangat-sangat kaya akan kelapa sawit yang menghasilkan minyak, tetapi kenapa pemerintah tidak bisa mengatasi hal tersebut,”tutur Jesnita kepada kabarbaru.Co.

Ia menerangkan bahwasannya pada wilayah Timur, Barat, Utara di Kalimantan Barat semua penuh akan sawit, namun kenapa pemerintah tidak bisa mengatasi hal tersebut khusus di Kalimantan Barat.

Mengenai upaya mahasiswa, Jesnita meminta agar pengelolaan semua ini bisa dapat dihandle dengan baik.

“Kita ketahui semua, bahwa semua bisa dihandle oleh pemerintah. Kenapa hal ini tidak bisa dihandle? Karena semua banyak diekspor keluar bahasanya seperti itu,”tegasnya.

Ia meyakini jika kita sendiri bisa mengelolanya, pemerintah pasti bisa mengatasi masalah kenaikan harga minyak ini.

“Dalam hal ini, pemerintah harus memiliki peran agar bisa segera mengatasi masalah yang sangat meresahkan kita saat ini,”pungkasnya.

Adapun tuntutan yang diajukan kepada DPR adalah sebagai berikut :

1. Menolak wacana pertambahan masa jabatan 3 periode.

2. Menuntut keberpihakan pemerintah terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat.

3. Menuntut pemerintah Kalimantan Barat untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Kalimantan Barat

4. Menuntut pemerintah Kalimantan Barat untuk segera menyelesaikan segala problem krisis ekologi di Kalimantan Barat.

5. Hentikan tindakan represifitas aparat kepada massa aksi.

6. Tuntaskan pelanggaran HAM dan hentikan Operasi Militer di tanah Papua serta mengecam segala tindakan diskriminasi terhadap orang-orang Papua