Aktivis Siap Bongkar Dugaan Korupsi Pengelolaan Aparna Siwalankerto dan Puspa Agro Milik PT GJU Jatim

Jurnalis: Muhammad Oby

Kabarbaru, Surabaya – Dugaan praktik korupsi mencuat dalam pengelolaan Apartemen Sederhana (Aparna) milik BUMD Jawa Timur, PT Jatim Grha Utama (PT JGU). Permasalahan tersebut ditengarai bermula dari persoalan akses jalan yang belum dibayar sewanya dan belum dibebaskan oleh Dinas PUPR Cipta Karya (CK) Jawa Timur, sehingga dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum sekaligus menunjukkan lemahnya konsep hulu dalam perencanaan pembangunan apartemen sederhana.

Tercatat terdapat dua kompleks Aparna yang dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PUPR CK dan kemudian dialihkan pengelolaannya kepada PT JGU. Dua lokasi tersebut berada di kawasan Siwalankerto, Surabaya serta kawasan Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo.

Unit Rusunawa/Aparna Grha Utama A. Yani di Siwalankerto dibangun di atas lahan seluas sekitar 22.000 meter persegi dan terdiri dari lima tower, yakni Tower A, B, C, D, dan E, dengan total 353 unit hunian. Rusunawa tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Rusunawa (Bapel Aparna) yang berkantor di Siwalankerto Timur V No. 35, tepatnya di antara Tower A dan B.

Bapel Aparna memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, penyewaan unit, serta pemeliharaan bangunan dan lingkungan rusun. Sistem pengelolaan dilakukan melalui dua kantor, yakni Kantor Bapel Aparna dan Kantor Operasional yang melayani administrasi penyewa baru, pembayaran sewa hunian, hingga layanan perawatan fasilitas.

Selain di Surabaya, PT JGU juga menerima penugasan pengelolaan Apartemen Sederhana di kawasan Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo. Di lokasi tersebut terdapat dua tower, yakni Tower A dan B, dengan total 192 unit hunian yang juga dikelola oleh Badan Pelaksana Rusunawa/Aparna di bawah manajemen PT JGU.

Tim Litbang dan investigasi MAKI Jawa Timur mengaku telah lama melakukan penelusuran terhadap pengelolaan kedua apartemen sederhana tersebut. Dari hasil investigasi awal, ditemukan sejumlah fakta yang dinilai mengarah pada indikasi perilaku koruptif dalam pengelolaan keuangan Aparna.

Total terdapat 575 unit hunian yang berada di bawah pengelolaan Bapel Aparna di dua lokasi tersebut. Namun, besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetorkan PT JGU kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai tidak sebanding dengan potensi pemasukan dari ratusan unit hunian tersebut, yakni hanya sekitar Rp1,5 miliar per tahun.

Tim Litbang MAKI Jatim menilai terdapat ketidaksesuaian antara potensi pendapatan dari tarif sewa hunian dengan realisasi PAD yang dilaporkan. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya kebocoran keuangan yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi.

“Sangat rendah sekali PAD PT JGU apabila dikorelasikan dengan potensi pendapatan dari tarif sewa kedua Aparna tersebut. Tim Litbang MAKI Jatim dipastikan telah menemukan beberapa data awal yang berhubungan dengan dugaan perilaku koruptif di dalam pengelolaan keuangan kedua Aparna tersebut,” ungkap Heru MAKI, Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur.

Heru menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur untuk mendalami potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dua apartemen sederhana tersebut.

MAKI Jatim juga berencana membawa persoalan ini ke ranah aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, berdasarkan temuan data awal yang dinilai memiliki indikasi pelanggaran hukum.

“Ini ada yang masuk pada zona nyaman karena diduga per bulan sudah mendapatkan uang haram dari pengelolaan kedua Aparna tersebut dan MAKI Jatim sudah pasti akan mengungkap dan membuka kotak paradoks korupsi tersebut di dalamnya,” pungkas Heru MAKI.

Kasus dugaan korupsi pengelolaan Apartemen Sederhana milik BUMD Jatim ini dinilai penting untuk diusut secara transparan, mengingat proyek hunian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan PAD daerah.