Aktivis Kecam Pimpinan DPRD Sulsel: Rp9,7 Miliar Uang Rakyat Buat Kapas dan Jengkol!

Jurnalis: Agung Wahyudi

Kabar Baru, Makassar – Gelombang kecaman keras langsung menargetkan empat Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait draf anggaran rumah tangga dinas yang dinilai tidak masuk akal. Di tengah ancaman krisis ekonomi yang menghimpit masyarakat, para pimpinan dewan tersebut justru meloloskan anggaran fantastis senilai Rp9,7 miliar dalam APBD 2026 hanya untuk membiayai kebutuhan domestik dan gaya hidup pribadi mereka.

Berdasarkan data transparansi dari laman SiRUP LKPP (sirup.inaproc.id), anggaran miliaran rupiah tersebut mengalir untuk membiayai belanja harian yang sangat privat. Publik mengecam keras daftar belanja tersebut karena mencakup barang-barang sepele seperti kapas wajah, jengkol, sikat gigi, terasi, hingga fasilitas mewah berupa alat fitness dan perangkat home theater.

Aktivis Soroti Kejanggalan Anggaran Kapas Wajah untuk Pimpinan Pria

Kecaman publik semakin meruncing setelah menelisik rincian komoditas yang masuk dalam daftar belanja tersebut. Selain perlengkapan kebersihan rumah tangga seperti deterjen dan cairan pembersih toilet, anggaran tersebut secara spesifik memasukkan item kapas wajah yang identik dengan kebutuhan kosmetik perempuan.

Para aktivis menilai temuan ini sebagai hal yang konyol dan memalukan. Pasalnya, seluruh kursi Wakil Ketua DPRD Sulsel periode 2024-2029 saat ini mutlak ditempati oleh laki-laki, sehingga kemunculan anggaran kapas wajah tersebut dinilai sebagai bentuk pemborosan yang asal-asalan dan tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat.

Tuntutan Transparansi Atas “Aib Dapur” Pimpinan Dewan

Merespons gaya hidup mewah para wakil rakyat yang dibiayai uang negara ini, aliansi masyarakat dan aktivis di Sulawesi Selatan langsung mengambil sikap tegas. Mereka menilai tindakan para Wakil Ketua DPRD Sulsel telah melukai hati masyarakat yang saat ini masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok akibat himpitan ekonomi.

Sebagai bentuk perlawanan, para aktivis menuntut pembatalan pos anggaran yang tidak berpihak pada rakyat tersebut. Mereka juga berkomitmen untuk membawa skandal anggaran rumah tangga pimpinan dewan ini ke jalur hukum dan aksi massa demi mengawal uang rakyat agar tidak habis untuk keperluan pribadi pejabat.