Aktivis Desak KPK Jemput Paksa Anggota DPRD Sampang, Amir Lubis Terkait Kasus Hibah Jatim

Jurnalis: Aldy Rohmatulloh

Kabar Baru, Sampang – Seorang legislator daerah asal Madura kembali terseret dalam pusaran penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur.

Kali ini, nama Amir Lubis, anggota DPRD Sampang dari Partai Gerindra, masuk dalam daftar pihak yang dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemanggilan tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia menyampaikan bahwa Amir Lubis dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam pemeriksaan yang digelar pada Senin, 6 April 2026.

“Yang bersangkutan dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi,” ujar Budi Prasetyo

Menurutnya, proses pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagai bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan penyalahgunaan dana hibah pokmas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kasus hibah pokmas sendiri tengah menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan sejumlah pihak, baik dari unsur legislatif maupun pihak lain yang berkaitan dengan proses penganggaran hingga penyaluran dana.

Di sisi lain, desakan juga datang dari kalangan aktivis. Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI), Fauzan, meminta KPK bertindak lebih tegas terhadap pihak-pihak yang mangkir dari panggilan pemeriksaan.

“Kami mendesak KPK untuk tidak ragu melakukan upaya jemput paksa terhadap pihak-pihak yang telah dipanggil namun tidak kooperatif. Ini penting agar penegakan hukum berjalan efektif dan tidak tebang pilih,” tegas Fauzan.

Ia juga menilai, ketegasan KPK sangat diperlukan guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses penanganan perkara korupsi, khususnya yang berkaitan dengan dana hibah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Ketegasan KPK menjadi kunci kasus ini agar cepat menemukan titik terang soal dana hibah jatim yang merugikan uang negara” tegasnya

KPK masih terus mendalami perkara ini dengan memanggil sejumlah saksi guna mengungkap konstruksi kasus secara menyeluruh.