Suara Warga Pusat Kota Mengemuka dalam Musrenbang Kecamatan Purwakarta 2027

05/02/2026 - 18:06
|
Subscribe

Kabar Baru, Purwakarta – Di balik hiruk pikuk pusat pemerintahan Kabupaten Purwakarta, masih ada cerita warga yang bergelut dengan persoalan klasik drainase yang tak lagi berfungsi dan rumah yang tak sepenuhnya layak untuk ditinggali. Cerita-cerita itulah yang mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Purwakarta tahun 2027, yang digelar di Pendopo Dipa Wacana Kecamatan Purwakarta, Jalan Veteran, Kamis (5/2).

Forum perencanaan tahunan ini mempertemukan para lurah dan perangkat kelurahan se-Kecamatan Purwakarta dengan perwakilan Bapperinda, Dinas PUPR, Disperkim, Dinas Kesehatan, serta Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta. Semua duduk bersama, membawa daftar usulan yang sejatinya merepresentasikan kebutuhan hidup warga kota.

Camat Purwakarta Heri Anwar menyampaikan, dari sembilan kelurahan dan satu desa, terkumpul sebanyak 41 usulan pembangunan yang telah masuk ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk tahun anggaran 2027.

“Ini bukan sekadar angka. Di balik 41 usulan itu, ada kebutuhan nyata masyarakat. Mudah-mudahan semuanya bisa terakomodir, karena Kecamatan Purwakarta adalah pusat pemerintahan dan wajah Kabupaten Purwakarta,” ujar Heri.

Ia mengungkapkan, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga. Drainase yang sudah lama tidak diperbarui kerap menimbulkan genangan, sementara kondisi jalan baik jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional memerlukan pembenahan agar aktivitas warga berjalan aman dan nyaman.

Namun yang paling menyentuh, kata Heri, adalah persoalan sosial. Di tengah kawasan perkotaan, masih cukup banyak rumah yang belum layak huni.

“Sekitar 10 sampai 15 persen rumah warga di Kecamatan Purwakarta masih tergolong tidak layak huni. Dengan jumlah penduduk sekitar 154 ribu jiwa, ini menjadi pekerjaan rumah besar yang tidak bisa diabaikan,” katanya.

Usulan paling banyak datang dari Kelurahan Negeri Tengah, Negeri Kaler, Ciseureuh, Tegalmunjul, Munjuljaya, dan Sindangkasih. Wilayah perbatasan kecamatan juga ikut menjadi perhatian, mulai dari Sindangkasih yang berbatasan dengan Jatiluhur, Negeri Kidul dengan Pasawahan, hingga Ciseureuh yang berbatasan dengan Babakan Cikao.

“Untuk wilayah pusat kota seperti Negeri Tengah, Negeri Kaler, dan Ciseureuh, masalah drainase sudah sangat krusial. Ini harus segera ditangani karena menyangkut kenyamanan dan kesehatan warga,” tegas Heri.

Ia berharap sinergi lintas perangkat daerah dapat terus diperkuat agar berbagai persoalan di pusat kota tidak berlarut-larut.

“Kami ingin pelayanan dan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Purwakarta ke depan jauh lebih baik,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta Ricky Syamsul Fauzi menegaskan bahwa Kecamatan Purwakarta merupakan etalase kabupaten yang harus benar-benar tertata.

“Purwakarta kota ini adalah wajah Kabupaten Purwakarta. Kalau wajahnya tidak tertata, tentu kesannya akan berbeda. Karena itu, 41 usulan ini kami harapkan bisa direalisasikan, bahkan di luar pokir DPRD,” kata Ricky.

Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah, mengingat Kecamatan Purwakarta bukan kawasan industri, meski dikelilingi oleh kawasan industri besar. Menurutnya, kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi langkah yang perlu didorong.

“Kelurahan tidak punya dana bagi hasil maupun bankeu. Maka pemerintah daerah perlu membantu membuka akses CSR agar pembangunan di kelurahan bisa berjalan,” ujarnya.

Di bidang kesehatan, Ricky mengingatkan bahwa persoalan infrastruktur dan lingkungan berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Angka stunting di Kabupaten Purwakarta yang masih berada di kisaran 14,8 persen menjadi alarm yang tak boleh diabaikan.

“Pendataan tinggi dan berat badan balita harus benar-benar akurat. Juni nanti akan ada sistem pengecekan gizi, dari situ kita bisa melihat apakah stunting menurun atau justru meningkat,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti tingginya kasus TBC di Kecamatan Purwakarta, khususnya di Kelurahan Ciseureuh, yang diduga berkaitan dengan faktor lingkungan dan polusi karena wilayah ini dikelilingi kawasan industri.

Melalui Musrenbang Kecamatan Purwakarta 2027, pemerintah dan DPRD berharap setiap usulan yang lahir benar-benar berangkat dari kebutuhan warga, sehingga pembangunan tidak hanya terlihat megah, tetapi juga terasa manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari masyarakat pusat kota. ***