Bencana Beruntun di Lombok, Degradasi Hutan Disorot

Jurnalis: Arif Muhammad
Kabar Baru, Mataram — Rentetan bencana hidrometeorologi melanda hampir seluruh wilayah Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dalam sepekan terakhir. Dari angin kencang hingga banjir bandang, peristiwa ini menyingkap rapuhnya daya dukung lingkungan akibat degradasi hutan di kawasan hulu dan buruknya tata kelola ruang di wilayah hilir.
Di Kabupaten Lombok Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat sedikitnya 24 rumah rusak akibat terjangan angin kencang di delapan kecamatan pada Selasa (20/1/2026). Di wilayah Sekotong, banjir setinggi 1,5 meter merendam permukiman dan berdampak pada sekitar 600 keluarga. Banjir juga terjadi di Lombok Tengah, merendam Desa Kabul dan Desa Pandan Indah setelah sungai meluap karena tak mampu menampung debit air kiriman.
Kepala BPBD NTB Sadimin menyatakan sebagian besar wilayah NTB telah memasuki puncak musim hujan. Potensi hujan ekstrem, kata dia, diperkirakan masih akan berlangsung hingga tujuh hari ke depan.
Banjir yang berulang di Sekotong dan Lombok Tengah memicu sorotan terhadap kondisi kawasan hulu. Penggundulan hutan di perbukitan akibat alih fungsi lahan dan aktivitas pertambangan ilegal diduga memperbesar limpasan air permukaan (run-off). Minimnya vegetasi membuat air hujan langsung mengalir ke kawasan permukiman, membawa lumpur dan material lain.
Kondisi ini menuai keprihatinan dari lembaga filantropi Ruang Peduli Sesama Indonesia. Presidennya, Abdul Wahid Wathoni, menilai penanganan bencana tidak bisa lagi semata bersifat reaktif atau terbatas pada distribusi bantuan pascabencana.
“Bencana yang terjadi serentak di Lombok Barat, Lombok Tengah, hingga Mataram ini adalah sinyal darurat ekologis. Kita melihat ada korelasi nyata antara hilangnya tutupan hutan di hulu dengan penderitaan warga di hilir. Memberikan bantuan sembako memang perlu, tetapi itu hanya mengobati gejala, bukan menyembuhkan penyakit utamanya,” ujar Abdul Wahid saat meninjau lokasi terdampak di Sekotong, Rabu (21/1/2026).
Selain kerusakan di kawasan hulu, persoalan drainase di wilayah perkotaan seperti Mataram turut memperparah banjir genangan. Abdul Wahid menekankan pentingnya langkah mitigasi bencana yang melibatkan masyarakat secara aktif dan terintegrasi.
“Masyarakat harus menjadi subjek dalam mitigasi. Kita perlu membangun sistem peringatan dini yang mandiri di tingkat desa dan memperkuat kesiapsiagaan warga terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Di sisi lain, pemerintah harus tegas dalam melakukan moratorium alih fungsi lahan hutan jika tidak ingin bencana ini menjadi agenda tahunan,” tambahnya.
Saat ini, Ruang Peduli Sesama Indonesia mengajak masyarakat bergotong royong membantu warga terdampak melalui penyaluran kebutuhan mendesak, seperti shelter kit untuk perbaikan rumah, bantuan pangan, dan layanan kesehatan darurat. Lembaga ini juga mendorong gerakan reboisasi kolektif sebagai solusi jangka panjang untuk memulihkan fungsi lindung hutan di Pulau Lombok.
Hingga Rabu sore, sejumlah wilayah masih bersiaga terhadap potensi banjir rob di pesisir selatan Lombok yang diperkirakan dapat memperlambat surutnya air. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan keselamatan ribuan warga di tengah ancaman cuaca ekstrem.
Insight NTB
Daily Nusantara
Suara Time
Kabar Tren
Portal Demokrasi
IDN Vox
Lens IDN
Seedbacklink

