LHP Bongkar Proyek Cacat DKP Jatim, Lingkar Aktivis Desak Pencopotan Kepala Dinas

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru, Surabaya – Bau busuk pengelolaan proyek di tubuh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur kembali terkuak. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2024, Lingkar Aktivis Jatim menemukan sederet pelanggaran serius dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis, mulai dari kekurangan volume pekerjaan, spesifikasi teknis yang menyimpang, hingga pembayaran proyek yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Direktur Lingkar Aktivis Jatim, Mas Boby, menegaskan bahwa temuan ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan cermin nyata dari bobroknya tata kelola anggaran publik.

“Ini bukan soal kelalaian teknis. Proyek menyimpang dari kontrak, volumenya kurang, kualitasnya asal-asalan, tapi tetap dibayar penuh. Kalau ini bukan kegagalan pengelolaan, lalu apa?” tegas Mas Boby.

Menurut Lingkar Aktivis Jatim, proyek bermasalah tersebut bukan proyek kecil, melainkan menyangkut pembangunan sarana perikanan, infrastruktur pelabuhan, dan fasilitas publik strategis yang seharusnya menopang kesejahteraan masyarakat pesisir. Ironisnya, meski sarat pelanggaran, proyek-proyek itu tetap dicairkan anggarannya seolah tidak terjadi apa-apa.

Mas Boby menilai kondisi ini menunjukkan pengawasan yang lumpuh total di internal DKP Jawa Timur. Dalam struktur birokrasi, tanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek berada di tangan Kepala Dinas. Karena itu, kegagalan sistemik ini tidak bisa lagi ditutupi dengan alasan kesalahan kontraktor atau teknis lapangan.

“Kalau kesalahan terus berulang dan dibiarkan, berarti ada pembiaran. Kepala Dinas tidak bisa cuci tangan. Jabatan itu datang dengan tanggung jawab,” ujarnya.

Lingkar Aktivis Jatim juga menegaskan bahwa pengembalian temuan hasil pemeriksaan tidak otomatis menghapus dosa pengelolaan proyek. Selama akar persoalan tidak disentuh, praktik pemborosan dan potensi kerugian negara akan terus berulang, dengan rakyat sebagai korban.

Atas dasar itu, Lingkar Aktivis Jatim menyatakan bahwa pencopotan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur merupakan langkah yang logis dan proporsional, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan mengelola uang rakyat.

“Ini bukan kriminalisasi. Ini koreksi. Jika pejabat gagal tapi tetap dipertahankan, maka pesan yang disampaikan jelas: kesalahan boleh, rakyat yang menanggung,” pungkasnya

Lingkar Aktivis Jatim memastikan tidak akan berhenti pada pernyataan sikap. Aksi demonstrasi dan tekanan publik akan terus digelar hingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur berani mengambil langkah tegas terhadap pengelolaan proyek bermasalah dan pejabat yang gagal menjalankan amanah.