Jois Kambu Minta Rekonsiliasi Antar Kader Sebelum Musda Digelar

Jurnalis: Afi Ibrahim

Kabar Baru, Sorong – Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya, Jois Kambu, SE., M.Ling, meminta agar sebelum Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Papua Barat Daya dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi antar kader.

Menurut Jois, langkah ini penting dilakukan untuk menjaga solidaritas dan keutuhan partai berlambang pohon beringin di wilayah Papua Barat Daya yang saat ini dinilai tengah menghadapi dinamika internal.

“Golkar ini partai besar dengan sejarah panjang dalam dinamika politik bangsa. Ia memiliki sistem tata kelola dan tata layanan organisasi yang kuat serta modern. Namun kondisi aktual Golkar Papua Barat Daya saat ini ibarat pesawat yang melintasi awan Cumulonimbus dan mengalami turbulensi kuat,” ujar Jois Kambu dalam keterangan yang diterima Kabarbaru.co, Minggu (19/10/2025).

Ia menilai situasi internal partai saat ini “tidak baik-baik saja” karena munculnya potensi perpecahan di antara kader militan, salah satunya akibat pemberhentian Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sorong, Dr. Jhony Kamuru, SH., M.Si, yang juga menjabat sebagai Bupati Sorong.

Jois menyebut pemberhentian itu dilakukan secara sepihak oleh DPD Golkar Papua Barat Daya di bawah kepemimpinan Plt. Ketua Ace Hasan S dan Plt. Sekretaris Febri Jein Anjar.

“Kita tahu Pak Ace Hasan saat ini juga menjabat sebagai Gubernur Lemhannas RI, sehingga kesibukan beliau cukup padat dan jarang turun langsung ke Sorong. Praktis tugas-tugas partai dijalankan oleh Ketua Harian DPD dan Plt. Sekretaris,” jelasnya.

Menurut Jois, kondisi itu memicu munculnya keputusan sepihak hingga pergantian sejumlah pengurus dan Plt. Ketua DPD II di beberapa kabupaten/kota, yang menurutnya merupakan kader terbaik Golkar.

Sebagai kader yang telah berproses dari bawah hingga dipercaya menjadi Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Golkar PBD, Jois mengaku prihatin.

Ia menegaskan bahwa Partai Golkar perlu dikelola secara profesional dan akomodatif, sesuai AD/ART, juklak, juknis, dan mekanisme organisasi yang baku, tanpa kepentingan kelompok tertentu.

“Saya sudah pernah menjadi Plt. Ketua Golkar di Kabupaten Maybrat (2022) dan Tambrauw (2023), dan keduanya berhasil menyelesaikan konflik sampai tahapan Musda. Karena itu, saya mengusulkan agar sebelum Musda Golkar Papua Barat Daya digelar, sebaiknya didahului dengan rekonsiliasi antar kader, bicara dari hati ke hati,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jois Kambu yang juga memiliki pengalaman panjang di organisasi kepemudaan seperti KNPI, berharap agar Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang disebutnya “dibesarkan dan memulai karier politik di Tanah Papua”, dapat memberikan arahan dan petunjuk terbaik demi keutuhan partai di wilayah timur Indonesia.

“Kalau di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Maluku aman, maka Papua juga harus utuh dan tidak boleh pecah. Mari kita jaga marwah, kehormatan, dan kejayaan Partai Golkar bersama,” pungkasnya.