Senator ARK Desak Presiden Evaluasi Penurunan Dana Transfer Daerah

Jurnalis: Afi Ibrahim

Kabar Baru, Sorong  – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya, menyampaikan keprihatinannya atas rencana pemerintah menurunkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Dalam RAPBN 2026, alokasi belanja transfer daerah hanya senilai Rp650 triliun atau turun 29,34 persen dibandingkan APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan penurunan itu karena adanya pergeseran anggaran untuk memperbesar alokasi belanja kementerian dan lembaga (K/L).

Menurut Kambuaya, alasan rasionalisasi pemerintah pusat dapat dipahami, tetapi daerah memiliki alasan realistis yang tidak bisa diabaikan.

Ia mencontohkan kondisi Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru dengan satu kota dan lima kabupaten, berpenduduk 627.127 jiwa pada pertengahan 2024, dan APBD provinsi yang hanya Rp1 triliun pada 2025.

“Sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya menghadapi beban yang cukup kompleks. Antara membenahi struktur pemerintahan atau pembangunan fisik, semua membutuhkan dukungan dana yang besar,” tegas Kambuaya.

Ia juga menyoroti bahwa semangat otonomi daerah saat ini mengalami defisit kewenangan akibat berbagai regulasi, mulai dari UU Omnibus Law yang menarik banyak kewenangan ke pusat hingga peraturan perundangan yang menggeser kewenangan kabupaten/kota ke provinsi.

“Kewenangan di sektor sumber daya alam, pertambangan, perikanan laut lepas, hingga perkebunan skala luas masuk dalam proyek strategis nasional.

Sementara potensi pendapatan di Papua Barat Daya justru lebih banyak dikelola BUMN seperti Angkasa Pura, PELNI, PELINDO, Pertamina, PLN, hingga perbankan nasional. Semuanya langsung masuk ke kas negara, bukan daerah,” jelasnya.

Kambuaya mengingatkan, lemahnya kewenangan daerah dengan beban pembangunan yang besar berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

“Jika posisi daerah lemah dan pusat semakin kuat di daerah, maka perlahan kita menarik kembali daerah ke pola sentralisasi ala Orde Baru. Ini bisa memicu ledakan sosial jilid berikut ketika daerah tersandera oleh kebutuhan pembangunan namun terbatas dalam kewenangan,” ujarnya.

Senator asal Papua Barat Daya ini menyarankan agar pemerintah pusat tidak memangkas transfer ke daerah, melainkan mencari efisiensi pada sektor lain.

“Bapak Presiden adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Demi kemajuan dan kemandirian daerah di seluruh Indonesia, perlu ada evaluasi terhadap rencana penurunan anggaran transfer daerah. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap harus menjadi perhatian,” kata Kambuaya.

Ia menegaskan, Indonesia akan tangguh jika daerahnya maju.

“Kalau daerah ada kekurangan, mestinya di asistensi dengan sabar, bukan direduksi makna dan peranannya. Transfer ke daerah harus tetap dipertahankan demi menjaga kepercayaan publik Papua terhadap negara,” pungkasnya.