Jaka Jatim Tuntut KPK Tetapkan Gubernur Jatim Tersangka Dugaan Korupsi

Jurnalis: Fahrur Rozi

Kabar Baru, Surabaya – Sekelompok massa yang tergabung dalam Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (7/8).

Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan Gubernur Jawa Timur sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan keuangan desa yang ditaksir mencapai Rp50,9 miliar.

Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan berlangsung secara tertib di bawah pengawasan aparat kepolisian. Massa membawa sejumlah poster tuntutan dan menyampaikan orasi secara bergantian.

Koordinator lapangan aksi, Musfiq Inthegank, menyampaikan bahwa dugaan kerugian negara tersebut berdasarkan catatan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur tahun anggaran 2024 dan hasil investigasi internal Jaka Jatim.

“Kerugian itu terdiri dari Rp17,4 miliar dari dana hibah dan Rp33,4 miliar dari bantuan keuangan desa,” ujar Musfiq dalam orasinya.

Ia juga menyampaikan bahwa alokasi dana hibah disebut telah mendapat catatan dari BPK selama enam tahun berturut-turut sejak 2019.

“Ini menunjukkan bobroknya tata kelola keuangan di Pemprov Jatim,” katanya.

Dalam orasinya, Musfiq menyinggung keterkaitan kasus serupa yang telah menyeret 26 orang, termasuk empat yang telah divonis bersalah dan 21 lainnya berstatus tersangka dalam proses hukum KPK. Ia juga menyinggung pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur sebagai saksi oleh KPK pada 10 Juli 2025.

“Gubernur pura-pura tuli dan bisu dalam persoalan ini. Diamnya Gubernur menunjukkan potensi keterlibatan,” kata Musfiq.

Dalam aksi tersebut, Jaka Jatim menyampaikan sejumlah tuntutan. Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mereka meminta perbaikan tata kelola dana hibah dan bantuan keuangan desa, pengetatan verifikasi data permohonan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta evaluasi terhadap pejabat yang diduga terlibat dalam pengelolaan anggaran.

Kepada KPK, Jaka Jatim meminta agar penanganan perkara dilakukan tanpa diskriminasi, termasuk mendesak penetapan tersangka terhadap Gubernur Jawa Timur dan percepatan penuntasan kasus demi pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.