Aktivis Rahman Tamu Minta Dispora Gorontalo Bertanggung Jawab, Minta BPK dan Inspektorat Audit Program Pendidikan Kader Pemimpin Mudah

Jurnalis: Pengki Djoha
Kabar Baru, Gorontalo-Kegiatan Pendidikan Kader Pemimpin Muda Daerah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Gorontalo menuai sorotan tajam. Sejumlah kalangan pemuda menilai program tersebut tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, bahkan terindikasi tidak sesuai dengan mekanisme dan petunjuk teknis pelaksanaan yang berlaku.
Aktivis Gorontalo yang juga sebagai Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Kawasan Paguyaman Raya (AMPKPR), Rahman Tamu, mengungkapkan bahwa kegiatan yang seharusnya menjadi wadah strategis untuk membina calon pemimpin muda justru terkesan asal jadi, tertutup, dan tidak melibatkan unsur kepemudaan yang representatif di daerah.
“Program ini digagas dengan anggaran daerah, tapi pelaksanaannya tidak mencerminkan asas partisipatif dan keadilan. Siapa yang ikut? Organisasi mana yang dilibatkan? Ini semua kabur,” tegasnya.
Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo dan Inspektorat Daerah untuk turun tangan dan segera mengaudit program tersebut.
“Kita menduga jangan sampai dana publik digunakan untuk kegiatan seremonial semata tanpa hasil yang jelas. Jika benar ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, maka harus ada sanksi dan penegakan hukum,” lanjutnya.
Kritik ini juga menyoroti minimnya evaluasi kinerja dan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara terbuka kepada publik.
“Pemuda bukan agenda seremonial pemerintah, tapi tulang punggung merealisasikan gagasan besar pemerintah. Bila pendidikan kader saja dilakukan tertutup, ini menciderai semangat pemberdayaan generasi muda Gorontalo,” tambah seorang aktivis mahasiswa.
Sampai saat ini, pihak Dispora Provinsi Gorontalo belum memberikan keterangan resmi dan mempublikasikan kegiatan tersebut kepada publik salah satunya pemuda dan masyarakat di Gorontalo agar diketahui pelaksanaannya.
“Skali lagi kita menduga ini kegiatan hanya dibuat asal-asalan. Masyarakat berharap adanya penelusuran tuntas demi menjamin setiap program pemuda dilaksanakan secara profesional dan berorientasi hasil,” tandasnya