Kekerasan Terhadap Aktivis di Gorontalo: Kegagalan Hukum dan Tuntutan Pergantian Kapolda

Editor: Ahmad Arsyad

Kabar Baru, Opini – Gelombang protes dan kecaman melanda Gorontalo menyusul serangkaian aksi kekerasan terhadap aktivis mahasiswa dan pegiat sosial dalam beberapa pekan terakhir. Kejadian ini ditandai dengan penganiayaan brutal terhadap Ketua Bidang Hukum dan HAM HMI Badko Sulut-Go, yang juga menjabat sebagai Koordinator BEM Nusantara Gorontalo. Ia diserang secara brutal oleh orang tak dikenal menggunakan balok kayu di tengah malam. Insiden ini bukan kasus tunggal; sejumlah aktivis lain juga menjadi korban intimidasi, ancaman, dan kekerasan fisik.

Kejadian-kejadian ini memicu pertanyaan serius tentang efektivitas penegakan hukum di Gorontalo. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan berbagai organisasi mahasiswa lainnya mengecam keras tindakan kekerasan tersebut dan menilai aparat kepolisian gagal melindungi warga negara yang tengah memperjuangkan hak-haknya. Ketiadaan tindakan tegas dan cepat dari pihak berwajib dalam menindak para pelaku kekerasan semakin memperparah situasi.

“Kami melihat bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi kuat dari kegagalan struktural di tubuh Polda Gorontalo,” ungkap perwakilan HMI dalam sebuah pernyataan pers. Mereka menuding Kapolda Gorontalo gagal menjalankan tugasnya melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Ketidakhadiran Kapolda dalam merespon situasi ini dianggap sebagai bentuk kegagalan moral dan operasional yang serius.

Tuntutan pun dilontarkan kepada pihak berwenang. HMI dan organisasi mahasiswa lainnya menuntut Kapolda Gorontalo segera dicopot dari jabatannya. Mereka juga mendesak Kapolri dan Presiden Republik Indonesia untuk turun tangan langsung menyelidiki kasus-kasus kekerasan ini dan memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan, tanpa pandang bulu terhadap siapapun pelakunya.

“Kami menolak normalisasi kekerasan terhadap aktivis. Tidak boleh ada satu pun mahasiswa atau pejuang keadilan yang hidup dalam bayang-bayang teror hanya karena bersuara lantang,” tegas perwakilan mahasiswa. Mereka menegaskan bahwa aksi diam bukanlah tanda kepatuhan, melainkan strategi. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka mengancam akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk memperjuangkan keadilan. Pernyataan ini diiringi dengan seruan agar Kapolri dan Presiden segera bertindak untuk mencegah eskalasi kekerasan dan memastikan supremasi hukum di Gorontalo. Kejadian ini menjadi sorotan tajam atas kondisi keamanan dan penegakan hukum di Gorontalo, dan menuntut respon cepat dan tegas dari pemerintah pusat.