Membedah RON: Gagas Nusantara Dorong Pertamina Uji BBM Sekarang demi Publik

Jurnalis: Masudi

KabarBaru.Co JAKARTA, – Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina senilai Rp 193,7 triliun memunculkan polemik oplosan Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92). Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, membayar RON 92 untuk RON 90 yang diolah jadi RON 92 pada 2018-2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, memastikan BBM di SPBU saat ini aman dan tak terkait kasus tersebut, Rabu (26/2/2025). Dirut Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, dalam RDPU Komisi XII DPR RI, 26 Februari 2025, menyebut Pertamax dari base fuel RON 90/92 ditambah aditif, bukan oplosan. Anggota Komisi XII, Mukhtarudin, menegaskan tak ada oplosan, namun publik tetap ragu.

Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, mendorong Pertamina sebagai mitra strategis energi membuktikan kualitas BBM lewat uji publik dalam tujuh hari. “Pertamina aset bangsa, kami sambut penegasan DPR dan Kejagung, tapi rakyat berhak dapat fakta transparan soal RON,” ujarnya kepada Kabarbaru,co Rabu (26/2/2025). Ia mengusulkan, “Pertamina ajak Lemigas uji sampel dari 10 kota, umumkan hasilnya minggu depan.”

RON menentukan kualitas BBM: Pertalite RON 90, Pertamax RON 92. Ega menjelaskan aditif anti-karat meningkatkan performa, sesuai standar Ditjen Migas, didukung Shell dan BP-AKR. Mukhtarudin berharap RON 92 terjaga sesuai spesifikasi pemerintah.

Ketua BPKN RI, Mufti Mubarok, menyatakan, “Jika blending manipulatif, hak konsumen dilanggar. Data historis 2018-2023 harus dibuka. Dan Proses blending wajib jelas, bukan sekadar narasi. Mufti menuntut ganti rugi jika terbukti salah serta evaluasi distribusi.

Romadhon menambahkan, “Publik berhak tahu apa yang dibeli.” Ia mengajak masyarakat, “Pahami RON, aditif tak ubah oktan, tapi uji independen perlu.” Kasus ini melanggar Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 dan merugikan subsidi energi.

Romadhon menghimbau, “Jangan percaya hoaks atau boikot SPBU karena emosi. Pelajari RON dan tuntut fakta. Kementerian ESDM di bawah Bahlil harus fasilitasi uji ini.” Ia mendukung ekspansi SPBU luar Jawa dan pasokan Ramadan 2025 dari RDPU. “Pertamina bisa buktikan kejujuran via uji publik,” katanya.

Kejagung sudah bertindak dengan tujuh tersangka, kini giliran Pertamina uji BBM di depan rakyat agar tak ada lagi keraguan,” tegas Romadhon