PJT II Gandeng Kejati Jabar, Risiko Hukum Pengelolaan Air Diperketat

Jurnalis: Deni Aping
Kabar Baru, PURWAKARTA – Perum Jasa Tirta II (PJT II) memperkuat aspek hukum dan tata kelola perusahaan melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mengantisipasi potensi persoalan hukum sekaligus menjamin keberlangsungan pengelolaan sumber daya air (SDA) yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) oleh Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Imam Santoso dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Mohammad Teguh Darmawan di Bandung, Jumat (20/11/2026).
Kerja sama yang berlaku selama dua tahun tersebut mencakup seluruh lini operasional PJT II di wilayah Jawa Barat, termasuk unit bisnis dan anak perusahaan.
Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penugasan pemerintah dalam pengusahaan dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2022, PJT II memiliki tanggung jawab strategis dalam mengelola infrastruktur serta aset vital yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
Karena itu, kepastian hukum dan penguatan tata kelola perusahaan menjadi aspek penting untuk memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta mendukung keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Imam Santoso mengatakan, kerja sama dengan Kejati Jawa Barat merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat perlindungan hukum sekaligus menjaga keberlangsungan layanan publik di sektor sumber daya air.
“Pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur strategis di bawah tanggung jawab Perum Jasa Tirta II membutuhkan kepastian hukum yang kokoh. Melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kami memperkuat perlindungan sekaligus memastikan setiap langkah operasional perusahaan berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip Good Corporate Governance,” ujarnya.
Dalam implementasinya, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Jawa Barat akan memberikan dukungan hukum melalui sejumlah layanan. Di antaranya bantuan hukum untuk mewakili perusahaan, baik sebagai penggugat maupun tergugat, melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.
Selain itu, dukungan juga diberikan dalam bentuk pertimbangan hukum, meliputi pendapat hukum (Legal Opinion), pendampingan hukum (Legal Assistance), serta audit hukum (Legal Audit). Langkah tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko hukum sejak dini.
Ruang lingkup kerja sama juga mencakup penyelesaian persoalan hukum melalui mekanisme konsiliasi, mediasi, dan fasilitasi. Kedua pihak turut menyepakati peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui workshop, seminar, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD), sosialisasi, program magang, serta pertukaran narasumber.
Kolaborasi tersebut juga diarahkan pada upaya pencegahan risiko hukum, termasuk potensi tindak pidana korupsi, sehingga prinsip kepatuhan dan integritas dapat diterapkan secara konsisten di lingkungan perusahaan.
Imam Santoso menegaskan, kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga mengutamakan langkah preventif melalui peningkatan pemahaman dan kompetensi hukum seluruh insan perusahaan.
“Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan dan penguatan kompetensi insan perusahaan hingga ke tingkat unit dan anak perusahaan. Kami ingin memastikan pengelolaan sumber daya air dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan,” katanya.
Melalui sinergi tersebut, PJT II berharap seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya air di wilayah Jawa Barat dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan pendampingan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan, kedua instansi juga berkomitmen menerapkan prinsip transparansi, antikorupsi, dan antipenyuapan yang selaras dengan standar ISO 37001:2025. Selain itu, aspek kerahasiaan data dan informasi menjadi perhatian bersama dalam setiap tahapan pelaksanaan kerja sama.
Dengan penguatan aspek hukum tersebut, PJT II diharapkan semakin mampu menjalankan mandat pengelolaan sumber daya air secara profesional, transparan, dan akuntabel demi menjaga keberlanjutan pelayanan publik. (*)
Insight NTB
Suara Time
Lens IDN
Poros Merdeka
Portal Tujuh
WahGenz
Kita Notice
Dinamika Post
Radar Baru
Seedbacklink
