Berita

 Network

 Partner

Follow Kabarbaru

Get it on Google play store
Download on the Apple app store

Di Balik Asap Karhutla, Ada Kerja Perempuan yang Tak Terlihat

Ilustrasi perempuan yang memeluk satwa liar di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Krisis ekologis akibat karhutla tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memperbesar beban kerja reproduktif perempuan yang kerap tak terlihat dan tak diakui. (Foto: Istimewa).

Jurnalis:

Kabar Baru, Opini — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama ini lebih banyak dikaitkan dengan persoalan lingkungan, kerusakan ekosistem, pencemaran udara hingga kehilangan keanekaragaman hayati dan kerugian ekonomi. Tetapi terdapat aspek yang tidak boleh diabaikan yaitu bagaimana krisis ekologis akibat karhutla mempengaruhi kehidupan perempuan secara berbeda dibandingkan laki-laki. Bagi Perempuan yang tinggal di wilayah terdampak, karhutla bukan hanya persoalan asap dan kerusakan lingkungan, melainkan persoalan keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Ketika lingkungan mengalami kerusakan, akses terhadap air bersih, pangan dan sumber penghidupan dapat terganggu. Hal ini berakibat pada meningkatnya pekerjaan domestik dan tanggung jawab reproduktif yang selama ini banyak dibebankan kepada perempuan. Sehingga dampak dari karhutla tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan pembagian kerja berdasarkan gender.

Ketimpangan tersebut dapat dilihat melalui pekerjaan reproduktif yang dilakukan perempuan dalam rumah tangga. Saat kabut asap menyelimuti kawasan permukiman, rutinitas kehidupan rumah tangga turut mengalami perubahan. Perempuan, yang memikul tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pangan, kebersihan rumah, pengasuhan anak, serta perawatan anggota keluarga, harus menyesuaikan berbagai aktivitas tersebut dengan kondisi lingkungan yang terdampak asap. Misalnya, ketika abu kebakaran masuk ke dalam rumah, pekerjaan membersihkan rumah dapat meningkat. Ketika kualitas udara memburuk dan anak-anak tidak dapat beraktivitas seperti biasa, kebutuhan pengasuhan juga bertambah. Begitu pula ketika akses air bersih terganggu, perempuan dapat menghadapi pekerjaan tambahan untuk memperoleh dan mengelola kebutuhan air keluarga. Artinya, krisis ekologis tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kebutuhan kerja reproduktif yang sering kali tidak terlihat dan tidak memperoleh pengakuan ekonomi. Dalam konteks ini, perempuan berpotensi menanggung beban ganda karena harus mempertahankan keberlangsungan kehidupan rumah tangga di tengah kondisi lingkungan yang semakin sulit.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa dampak krisis ekologis tidak dialami secara setara oleh semua kelompok masyarakat. Perempuan yang memiliki keterbatasan ekonomi, perempuan kepala keluarga, perempuan masyarakat adat, dan perempuan yang tinggal di wilayah pedesaan dapat menghadapi kerentanan yang berbeda. Ketergantungan terhadap hutan dan lahan sebagai sumber pangan, air, obat-obatan, maupun penghidupan membuat kerusakan lingkungan berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka. Ketika karhutla terjadi, pekerjaan reproduktif tidak berhenti. Sebaliknya, pekerjaan tersebut justru dapat meningkat karena perempuan harus memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Namun, peningkatan beban kerja tersebut tidak selalu diikuti dengan dukungan sosial, bantuan ekonomi, maupun kebijakan perlindungan yang memadai.

Hal ini juga berkaitan dengan tanggung jawab negara melalui hukum dan kebijakan penanggulangan bencana. Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam pengurangan risiko, perlindungan masyarakat, pemenuhan hak korban, dan pemulihan pascabencana. Pasal 31 juga menegaskan bahwa penanggulangan bencana memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Namun, masih perlu dikritisi dari sisi implementasi, terutama sejauh mana kebijakan penanggulangan karhutla telah mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan pengalaman perempuan dalam menghadapi krisis ekologis. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 65, menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks karhutla, hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan terbebasnya masyarakat dari pencemaran udara atau kerusakan ekosistem, tetapi juga mencakup akses terhadap air bersih, pangan, dan ruang hidup yang aman serta kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan. Sayangnya kebijakan lingkungan masih berisiko menempatkan kerusakan ekologis sebagai persoalan lingkungan saja, tanpa cukup memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari dan pembagian kerja perempuan.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat perkembangan kebijakan yang secara khusus mengatur perspektif gender dalam penanggulangan bencana. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana mengatur perlunya memasukkan perspektif gender dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Regulasi ini juga menekankan perlunya memperhatikan perbedaan pengalaman, kebutuhan, dan kerentanan perempuan dan laki-laki pada setiap tahapan penanggulangan bencana. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender telah memperoleh landasan kebijakan yang lebih jelas. Namun, tantangan berikutnya terletak pada bagaimana implementasinya dalam penanganan karhutla, terutama dalam penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan penghidupan perempuan. Meskipun demikian, keberadaan regulasi yang responsif gender tidak secara otomatis menjamin bahwa kebutuhan perempuan telah terpenuhi dalam penanggulangan karhutla. Pemerintah perlu memastikan tersedianya akses air bersih, pangan, sanitasi, layanan pengasuhan, dan bantuan sosial bagi keluarga terdampak. Selain itu, pendataan dampak karhutla perlu dilakukan secara terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, kondisi ekonomi, dan pekerjaan, termasuk pekerjaan domestik yang tidak dibayar. Perempuan juga perlu dilibatkan dalam perencanaan pencegahan, serta pemulihan pascabencana. Langkah tersebut penting agar kebijakan tidak hanya melihat perempuan sebagai kelompok rentan yang menerima bantuan, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki hak untuk menentukan kebijakan yang inklusif.

Pada akhirnya, karhutla bukan sekadar persoalan api yang membakar hutan dan lahan, melainkan juga krisis yang dapat memperbesar ketimpangan sosial dan gender dalam kehidupan sehari-hari. Ketika lingkungan rusak, pekerjaan untuk mempertahankan keberlangsungan keluarga tetap harus dilakukan. Selama kerja domestik dan reproduktif masih dianggap sebagai tanggung jawab alamiah perempuan, dampak krisis ekologis berisiko semakin memperberat ketimpangan yang telah ada. Karena itu, keberhasilan kebijakan penanggulangan karhutla tidak cukup diukur dari luas lahan yang berhasil dipadamkan atau dipulihkan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin hak, keselamatan, penghidupan, dan pengakuan terhadap kerja perempuan. Negara perlu memastikan bahwa pemulihan lingkungan berjalan beriringan dengan pemulihan kehidupan masyarakat, termasuk mengurangi beban kerja reproduktif yang selama ini tidak terlihat. Sebab, lingkungan yang pulih seharusnya juga berarti kehidupan perempuan yang lebih adil.

Adinda Putri Utami merupakan mahasiswa Kajian Gender, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Indonesia.

Kabarbaru Network

About Our Kabarbaru.co

Kabarbaru.co menyajikan berita aktual dan inspiratif dari sudut pandang berbaik sangka serta terverifikasi dari sumber yang tepat.

Follow Kabarbaru

Get it on Google play store
Download on the Apple app store