Perempuan Dituntut Menjaga Hubungan, tetapi Siapa yang Melindungi Tubuhnya?

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Opini — Perempuan kerap dituntut menjadi pasangan yang pengertian, setia, dan mampu mempertahankan hubungan. Namun, ketika tubuhnya menjadi sasaran pemaksaan seksual, mengapa justru dirinya yang dipertanyakan? Di balik romantisme hubungan pacaran, terdapat ketimpangan gender yang membuat kekerasan seksual dinormalisasi atas nama cinta.

Kekerasan seksual dalam relasi pacaran merupakan hal kompleks yang tidak bisa dilihat secara sederhana. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2025 mencatat 518 kasus kekerasan dalam pacaran dan 534 kasus kekerasan oleh mantan pacar. Angka ini menunjukkan bahwa relasi intim masih menjadi ruang rentan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Bahkan, jumlah tersebut belum menggambarkan keseluruhan kejadian karena tidak semua korban berani melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Kekerasan seksual dalam pacaran tidak selalu hadir melalui pemaksaan fisik. Ia juga dapat berlangsung melalui manipulasi jangka panjang, ancaman mengakhiri hubungan, dan tekanan psikologis. Ungkapan seperti “kalau kamu sayang, kamu pasti mau” memperlihatkan bagaimana cinta dapat digunakan untuk menekan perempuan agar memenuhi keinginan seksual pasangan. Penolakan yang seharusnya dihormati justru dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan.

Persoalan ini memperlihatkan tiga bentuk ketidakadilan gender yang saling berkaitan. Pertama, kekerasan, ketika tubuh dan kehendak perempuan menjadi sasaran pengendalian. Kedua, stereotip, melalui anggapan bahwa perempuan harus patuh, mengalah, dan memenuhi kebutuhan pasangan sebagai bukti cinta. Ketiga, marginalisasi, ketika suara korban diabaikan dan pengalamannya dianggap sebagai persoalan privat. Korban bahkan kerap menghadapi victim blaming, seperti dipertanyakan alasan mempertahankan hubungan atau tidak segera meninggalkan pasangannya. Akibatnya, perempuan bukan hanya mengalami kekerasan, tetapi juga harus menghadapi penghakiman sosial.

Pemikiran Simone de Beauvoir dalam The Second Sex membantu menjelaskan akar persoalan tersebut. Melalui konsep The Other atau “Sang Liyan”, Beauvoir mengkritik konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang keberadaannya didefinisikan berdasarkan laki-laki. Perempuan tidak dipandang sepenuhnya sebagai subjek yang memiliki kehendak, melainkan sebagai pihak yang diharapkan memenuhi kebutuhan orang lain.

Konstruksi tersebut terlihat ketika perempuan dianggap berkewajiban membuktikan cinta melalui kepatuhan seksual. Padahal, melalui feminisme eksistensialis, Beauvoir menekankan bahwa perempuan mempunyai kebebasan untuk menentukan kehidupannya sendiri. Gagasan transcendence menunjukkan kemampuan manusia untuk melampaui batasan sosial dan menjadi subjek atas pilihan-pilihannya. Dengan demikian, hubungan romantis seharusnya tidak menghilangkan kebebasan perempuan, terlebih memberikan legitimasi kepada pasangan untuk menguasai tubuhnya.

Lalu, sejauh mana hukum Indonesia melindungi perempuan dalam situasi ini?

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak secara otomatis mencakup hubungan pacaran karena ruang lingkupnya terbatas pada relasi rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Namun, bukan berarti kekerasan seksual dalam pacaran tidak memiliki perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan landasan hukum untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual di luar perkawinan. Pasal 6 huruf b dan c, misalnya, mengatur perbuatan seksual secara fisik dengan unsur pemaksaan maupun penyalahgunaan kedudukan, kepercayaan, kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan.

Tantangannya bukan hanya ketersediaan peraturan, tetapi juga implementasinya. Manipulasi emosional dan ketimpangan relasi kuasa dalam hubungan intim perlu dikenali secara serius dalam proses penanganan perkara. Korban juga berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan tanpa menghadapi stigma maupun pemeriksaan yang menyalahkan dirinya. Di sinilah pentingnya penegakan hukum berperspektif gender, hukum harus mampu melihat kekerasan bukan hanya sebagai tindakan individual, tetapi juga sebagai persoalan yang berkaitan dengan ketimpangan kuasa.

Pada akhirnya, kita perlu berhenti membebankan tanggung jawab mempertahankan hubungan hanya kepada perempuan. Perempuan tidak seharusnya diminta terus mengalah dan memahami pasangan dengan mengorbankan kebebasannya sendiri. Sebagaimana kritik Beauvoir, perempuan bukan sekadar objek dalam kehidupan laki-laki, melainkan subjek yang memiliki kehendak dan hak menentukan kehidupannya.

Jika perempuan terus dituntut menjaga hubungan, sudah seharusnya masyarakat dan negara mengambil tanggung jawab untuk melindungi tubuh dan kebebasannya. Sebab, pacaran bukan kepemilikan, persetujuan bukan kewajiban, dan cinta tidak pernah menjadi pembenaran bagi kekerasan.

Penulis adalah Mutiara Enzika Humairah, Mahasiswi Program Studi Magister Kajian Gender Universitas Indonesia.