DPRD Kota Bandung Rampungkan Raperda Sampah, Andri Rusmana Tekankan Perubahan Sistem Pengelolaan

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, BANDUNG – Panitia Khusus (Pansus) 16 DPRD Kota Bandung menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan baru dalam membenahi persoalan persampahan sekaligus mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, S.Pd.I., M.A.P., menegaskan bahwa pembaruan regulasi pengelolaan sampah merupakan kebutuhan mendesak. Pasalnya, persoalan sampah masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh, bukan sekadar mengandalkan pengangkutan dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

Menurut Andri, Kota Bandung harus mulai meninggalkan pola lama kumpul, angkut, dan buang. Sebaliknya, pengelolaan sampah perlu diarahkan pada upaya pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sejak dari sumbernya.

“Kita tidak bisa terus-menerus menyelesaikan persoalan sampah hanya dengan mengangkut dan membuangnya ke TPA. Bandung harus berani mengubah paradigma dari kumpul, angkut, buang menjadi pilah, olah, dan manfaatkan. Sampah harus diselesaikan sejak dari sumbernya, bukan sekadar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain,” ujar Andri dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, Raperda yang telah diselesaikan pembahasannya oleh Pansus 16 tersebut memuat sepuluh substansi utama. Di antaranya penguatan tanggung jawab pemerintah daerah, perencanaan pengelolaan sampah, kewajiban pemilahan dari sumber, pengurangan dan penanganan sampah, hingga penguatan kelembagaan, pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pengawasan, serta penegakan hukum.

Raperda tersebut nantinya akan menggantikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Salah satu substansi penting dalam regulasi baru itu adalah kewajiban masyarakat melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan tanggung jawab pengelola kawasan dan produsen dalam upaya mengurangi serta menangani sampah yang dihasilkan.

Andri menegaskan, keberhasilan sebuah regulasi tidak cukup diukur dari proses pengesahan. Lebih dari itu, diperlukan keseriusan Pemerintah Kota Bandung dalam menyiapkan anggaran, infrastruktur, kelembagaan, serta sistem pengawasan agar seluruh ketentuan dapat berjalan efektif.

“Jangan sampai kita memiliki Perda yang bagus di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Pemerintah Kota Bandung harus menunjukkan keseriusan melalui anggaran yang memadai, infrastruktur yang siap, target yang terukur, dan pengawasan yang konsisten. Masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar regulasi baru,” tegasnya.

Selain itu, Andri menilai penguatan peran kecamatan dan kelurahan menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Kolaborasi lintas sektor juga perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Bandung.

Raperda tersebut turut membuka ruang pemberian insentif bagi masyarakat, lembaga, maupun badan usaha yang berprestasi dalam upaya pengurangan sampah. Sebaliknya, mekanisme disinsentif juga disiapkan bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi ketentuan.

Dalam ketentuan peralihan, pengelola kawasan yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah diwajibkan menyediakan fasilitas tersebut paling lambat satu tahun sejak Perda diundangkan. Sementara itu, peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 9 Tahun 2018 yang masih berlaku juga wajib disesuaikan paling lambat satu tahun setelah regulasi baru diundangkan.

Menurut Andri, ketentuan tersebut harus menjadi momentum percepatan pembenahan tata kelola persampahan. Dengan demikian, perubahan regulasi tidak sekadar menjadi pembaruan administratif, tetapi mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin ada perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Lingkungan semakin bersih, sampah yang masuk ke TPA semakin berkurang, dan pengelolaan sampah semakin tertib, transparan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, rampungnya pembahasan Raperda bukan berarti pekerjaan membenahi persoalan sampah telah selesai. Tahapan berikutnya justru menjadi bagian terpenting, yakni memastikan seluruh ketentuan dalam regulasi tersebut dapat diterapkan secara konsisten.

Karena itu, Andri mendorong Pemerintah Kota Bandung segera mempersiapkan berbagai kebutuhan implementasi, mulai dari penyusunan peraturan pelaksanaan, penguatan program, dukungan anggaran, hingga kesiapan perangkat daerah.

“Pansus telah menyelesaikan tugas pembahasannya. Namun, pekerjaan besar sesungguhnya adalah memastikan regulasi ini benar-benar dilaksanakan. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pengelolaan sampah memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Andri juga mengajak seluruh elemen masyarakat, komunitas lingkungan, akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dalam mengatasi persoalan persampahan.

Menurutnya, mewujudkan Kota Bandung yang bersih tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak, perubahan perilaku masyarakat, serta komitmen bersama untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik.

“Bandung yang bersih tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah sendirian. Dibutuhkan gerakan bersama, perubahan perilaku, dan keberanian memperbaiki sistem. Kita ingin meninggalkan warisan kebijakan yang bukan hanya mengatur sampah, tetapi benar-benar menyelesaikan persoalan sampah untuk generasi mendatang,” pungkas Andri. (*)