Viral di Medsos! Pengesahan RUU Perampasan Aset Ditolak, Netizen Tuduh DPR Khianati Presiden Prabowo

Jurnalis: Agung Wahyudi

Kabar Baru, Jakarta – Gelombang kemarahan publik kembali membanjiri jagat digital setelah muncul rumor panas mengenai kelanjutan regulasi pemberantasan korupsi di parlemen. Sebuah unggahan dari akun Instagram @voxarea mendadak viral secara masif usai memberitakan informasi bahwa DPR RI secara resmi menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Postingan tersebut langsung diserbu oleh ribuan komentar pedas netizen yang meluapkan kekecewaan mendalam terhadap komitmen para wakil rakyat dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi di tanah air.

Merespons riuhnya spekulasi di dunia maya, berbagai elemen masyarakat sipil mulai angkat bicara demi mengawal arah kebijakan hukum nasional. Ketua Komunitas Cinta Indonesia (KCI), Moh. Aldy Maulana, mengutarakan pandangannya secara tajam menanggapi isu yang tengah membakar emosi warganet tersebut.

Menurutnya, jika kabar mengenai penolakan tersebut benar-benar terbukti di lapangan, maka parlemen secara sadar telah mencederai kepercayaan publik sekaligus melanggar garis instruksi eksekutif.

“Apabila berita dari media sosial itu benar, maka DPR sudah sangat jelas mengkhianati perintah Presiden Prabowo Subianto. Kita semua tahu bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset ini mendapatkan dukungan penuh dari Presiden demi memutus urat nadi para koruptor. Jika parlemen justru menjegal atau menolak undang-undang ini, mereka tidak hanya mengkhianati komitmen kepala negara, tetapi juga mengkhianati seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan pemerintahan bersih,” tegas Ketua KCI, Moh. Aldy Maulana, saat menyampaikan keterangannya kepada jurnalis kabar baru di Jakarta, Sabtu (11/07/2026).

Pernyataan keras dari KCI tersebut sejalan dengan aspirasi ribuan netizen di kolom komentar @voxarea yang menuduh para anggota dewan sengaja mencari aman dan takut terhadap ancaman pemiskinan koruptor. Publik menilai RUU Perampasan Aset merupakan senjata pamungkas yang paling ditakuti oleh para garong uang rakyat karena mampu menyita aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu proses peradilan yang berbelit-belit. Oleh karena itu, hambatan atau penundaan dalam pengesahannya selalu memicu kecurigaan adanya kongkalikong politik di balik layar gedung DPR.

Kendati isu penolakan ini telah memicu perdebatan sengit dan mosi tidak percaya di kalangan warganet, masyarakat sipil mendesak pimpinan DPR untuk segera memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan simpang siur informasi. KCI bersama elemen mahasiswa dan aktivis antikorupsi berjanji akan terus memelototi setiap tahapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Senayan.

Mereka menegaskan tidak akan segan-segan menggalang aksi massa yang lebih besar jika komitmen percepatan regulasi yang Presiden Prabowo inginkan justru sengaja digembosi oleh kepentingan pragmatis oknum legislatif.