Umi Choiriyah Diduga Kendalikan Rokok Ilegal Merek JB, Aktivitasnya Luput dari Pantauan KPK

Jurnalis: Muhammad Oby

Kabarbaru, Malang – Dugaan peredaran rokok ilegal kembali menyeruak di Kabupaten Malang. Nama Umi Choiriyah mencuat sebagai sosok yang diduga berada di balik produksi dan distribusi rokok merek JB yang beredar tanpa pita cukai di sejumlah wilayah yang diduga diproduksi di Gondanglegi Kabupaten Malang.

Informasi terpercaya dari masyarakat menyebutkan bahwa aktivitas produksi rokok tersebut tidak hanya berlangsung secara sembunyi-sembunyi, namun juga terorganisir dengan pola distribusi yang rapi. Hal ini menimbulkan dugaan adanya jaringan yang cukup kuat dalam menjalankan usaha ilegal tersebut.

Iklan

Jasa Penerbitan Buku
Alfa Press Pustaka: Penerbit & Percetakan Buku ISBN
www.alfapresspustaka.com

Yang menjadi sorotan, hingga kini aktivitas yang diduga melibatkan Umi Choiriyah itu belum tersentuh penanganan lembaga penegak hukum tingkat pusat seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, peredaran rokok ilegal tidak hanya berdampak pada kerugian negara dari sisi cukai, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan praktik-praktik pelanggaran hukum lainnya.

Sejumlah pihak menilai bahwa lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal. Produksi rokok tanpa pita cukai yang terus berlangsung menunjukkan bahwa penindakan yang dilakukan selama ini belum memberikan efek jera.

“Kalau aktivitas ini berjalan terus, berarti ada yang tidak beres dalam pengawasan. Harusnya sudah bisa dipetakan siapa saja yang terlibat,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Malang.

Peredaran rokok ilegal sendiri menjadi persoalan serius karena menggerus penerimaan negara. Setiap produk tanpa cukai yang beredar berarti potensi pendapatan negara hilang, sekaligus merusak tatanan industri rokok legal yang selama ini tunduk pada aturan ketat.

Di sisi lain, publik juga mulai mempertanyakan apakah kasus ini hanya berhenti pada pelaku lapangan, atau justru ada aktor yang lebih besar di baliknya. Dugaan adanya pihak-pihak yang mengendalikan distribusi dalam skala lebih luas pun mulai mencuat.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum, baik di tingkat daerah maupun pusat, dapat melakukan penelusuran lebih mendalam. Tidak hanya menindak pelaku produksi, tetapi juga mengungkap jaringan distribusi dan kemungkinan keterlibatan pihak lain yang selama ini belum tersentuh.

Jika tidak segera ditangani secara serius, praktik produksi dan peredaran rokok ilegal dikhawatirkan akan terus berkembang dan semakin sulit dikendalikan, sekaligus memperbesar kerugian negara di masa mendatang.