Terendus Dugaan Korupsi Dana BOS SD Kristen Pirngadi Surabaya, Publik Minta Rovita Devi Novinanda Segera Diperiksa

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru, Surabaya – Sejumlah dugaan penyelewengan dana dan praktik maladministrasi mencuat di SD Kristen Pirngadi Surabaya. Masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas pendidikan mendorong pemerintah serta aparat penegak hukum untuk melakukan langkah serius terhadap sekolah yang berlokasi di Jalan Pirngadi No.12, Bubutan, Surabaya tersebut.

Laporan masyarakat menyebutkan adanya dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), manipulasi data, diskriminasi terhadap tenaga pendidik, hingga tata kelola manajemen yang tidak profesional selama masa kepemimpinan Kepala Sekolah Rovita Devi Novinanda dan Operator Sekolah Mathilda Natalin Lose.

Audit Investigatif dan Pemeriksaan Keuangan

Masyarakat meminta Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kota Surabaya melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap penggunaan dana BOS dan bantuan lain di sekolah tersebut. Mereka juga mendesak Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi dan pemalsuan laporan keuangan yang diduga dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Pemberhentian Sementara Pihak Sekolah

Untuk mencegah potensi intervensi terhadap proses investigasi dan saksi internal, masyarakat meminta agar Kepala Sekolah Rovita Devi Novinanda dan Operator Sekolah Mathilda Natalin Lose diberhentikan sementara dari jabatannya.

Tanggung Jawab Yayasan YBPK

Yayasan YBPK sebagai badan penyelenggara juga diminta bertanggung jawab atas dugaan pembiaran terhadap praktik-praktik penyimpangan yang terjadi. Masyarakat menuntut adanya perombakan total dalam struktur manajemen sekolah maupun yayasan demi menciptakan tata kelola pendidikan yang bersih dan adil.

Evaluasi Izin Operasional dan Syarat Pendidikan

Pemerintah Kota Surabaya juga didesak untuk meninjau ulang izin operasional SD Kristen Pirngadi serta sekolah-sekolah lain di bawah naungan Yayasan YBPK. Salah satu alasan utamanya adalah dugaan ketidaksesuaian syarat minimal jumlah peserta didik dan pelanggaran batas usia tenaga pengajar.

Transparansi dan Perlindungan Whistleblower

Isu diskriminasi gaji dan tekanan psikologis terhadap tenaga pendidik turut menjadi sorotan. Masyarakat menuntut transparansi dalam sistem penggajian serta penghentian praktik intimidasi dan politisasi di lingkungan sekolah. Mereka juga meminta perlindungan hukum bagi guru-guru yang berani bersuara, seperti Bu Renny Piliyanti Tuankotta dan Bu Hernin Yuniastuti, dari ancaman pemecatan sepihak.

Bentuk Pengawas Independen untuk Menjaga Kualitas

Sebagai upaya korektif jangka panjang, Dinas Pendidikan diminta menempatkan pengawas sekolah independen di SD Kristen Pirngadi guna memastikan kualitas pendidikan, etika, dan tata kelola berjalan sesuai standar nasional.

Publik hari ini menuntut untuk pihak penegak hukum untuk serius dalam menindak laporan masyarakat tentang aduan dugaan korupsi yang melibatkan instansi khususnya instansi pendidikan.