Suahasil: Kemenkeu Diskusikan Perihal UU Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah

Jurnalis: Sri Hartutik Sandora

KABARBARU, JAKARTA– Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan, saat ini Kemenkeu serta pemerintah sedang mendiskusikan mengenai rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

“Saat ini kita juga sedang mendiskusikan rancangan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah,” jelas Suahasil. Saat menyampaikan sambutan pada Upacara Peringatan hari Oeang (HORI) ke-75. Di Gedung Kementrian Keuangan, Sabtu (30/10/2021).

Saat pandemi seperti ini, lembaga keuangan negara sudah melakukan berbagai hal untuk bisa melakukan pemulihan ekonomi. Yang mana aturan terbaru baru DPR setujui dan dianggap bisa memperbaiki keuangan dalam negeri.

Dalam aturan ini berkaitan dengan penerimaan negara yang berasal dari pajak. Dimana untuk saat ini Kementerian keuangan sudah mendapatkan persetujuan dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Dimana aturan ini harus bida mengimplementasikan semaksimal mungkin.

“Persetujuan ini dari DPR, tentunya dengan adanya aturan ini kita harus mampu menggunakannya untuk mendorong reformasi perpajakan ke depan,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk tema HORI 2021 sendiri yaitu Pulihkan Ekonomi, Wujudkan kementerian Keuangan Satu Yang Terpercaya Menuju Indonesia Unggul dan Tangguh.

“Ini relevan dengan kondisi kita hari ini, Kemenkeu memang harus selalu optimis dan bekerja sebagai satu kesatuan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Ia mengajak kepada seluruh peserta upacara dan jajaran staff pada kemenkeu bisa mengenang salah satu Menteri Keuangan Indonesia yang memiliki jasa dalam arsitek perbendaharaan RI yakni Al Wardana.

“Dia telah melakukan seperangkat reformasi, bahkan menjadi salah satu arsitek ekonomi di masa lalu,” pungkasnya.