Soroti Jabatan ASN di Luar Keahlian, DPRD Sumenep Siap Evaluasi

Jurnalis: Rifan

Kabarbaru, Sumenep – Isu kelas jabatan ASN yang tidak sesuai kualifikasi akademik di lingkungan Pemkab Sumenep, Madura, menjadi sorotan tajam legislatif.

Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, mengatakan, jabatan yang tidak sesuai kualifikasi berpotensi menghambat efektivitas kerja dan kinerja ASN.

“Seharusnya, posisi dan kompensasi yang diberikan kepada ASN selaras dengan latar belakang keilmuannya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak ketidaksesuaian, terutama di kelas jabatan tujuh,” kata politisi PDIP itu, Senin (10/2).

Darul menekankan, mestinya, jabatan ASN harus berdasarkan keahliannya. Contohnya, ASN lulusan sarjana sosial ditempatkan sebagai analis permasalahan hukum.

Jadi, lanjutnya, tergolong aneh apabila ASN lulusan kesehatan ditempatkan di posisi di luar bidangnya.

“Semestinya jabatan tersebut diisi oleh mereka yang memiliki latar belakang hukum,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, evaluasi jabatan ASN akan dimulai dari Sekretariat DPRD Sumenep, dikarenakan sebagai mitra terdekat legislatif.

Menurutnya, evaluasi ini bertujuan untuk menempatkan ASN sesuai kualifikasi akademiknya, bukan hasil keuntungan pribadi semata.

“Kami ingin memastikan bahwa ASN bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, efektivitas kerja dapat meningkat, dan sistem administrasi pemerintahan menjadi lebih tertata serta profesional,” pungkasnya.