Soal Transparansi Blok Masela Rp345 Triliun, KCI Desak SKK Migas Evaluasi Manajemen PT Inpex

Jurnalis: Zulfikar Rasyid

Kabar Baru, Jakarta — Lembaga Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen PT Inpex Masela. Desakan tersebut disuarakan oleh Komunitas Cinta Indonesia (KCI) guna merespons maraknya persoalan sosial dan transparansi operasional proyek LNG Blok Masela.

Investasi mega-proyek yang ditargetkan beroperasi secara penuh pada periode 2025–2026 tersebut dinilai belum menunjukkan integrasi sosial yang baik di tingkat tapak. Evaluasi kinerja penyerapan dan tata kelola manajemen menjadi indikator krusial yang harus diawasi ketat oleh negara.

Ketua KCI, Moh. Aldy Maulana, menekankan pentingnya peran SKK Migas sebagai perwakilan pemerintah yang memegang kewenangan penuh dalam mengawasi skema pemulihan biaya operasional (cost recovery). SKK Migas diminta tidak pasif menghadapi dinamika hubungan antara investor asing dan masyarakat lokal.

“Sebagai pengawas cost recovery, SKK Migas wajib mengevaluasi secara berkala kinerja manajemen Inpex Masela. Jangan ada pembiaran terhadap intervensi politik oknum pemerintah daerah dalam penentuan vendor. SKK Migas harus memastikan anggaran ratusan triliun ini benar-benar efisien, transparan, dan berdampak nyata bagi daerah,” ujar Aldy.

Aldy menyoroti perlunya pengawasan terhadap potensi pembengkakan biaya (cost overrun) yang dapat timbul akibat ketidakpastian sosial dan kelambatan penanganan aspirasi publik. SKK Migas diharapkan mampu mengambil tindakan korektif apabila ditemukan ketidakpatuhan prosedur oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

KCI mendorong SKK Migas untuk segera memanggil direksi PT Inpex Masela guna memfasilitasi forum dialog inkusif bersama pemangku kepentingan adat dan pemerintah daerah secara berkala demi menjamin kepastian hukum investasi.

Evaluasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan instrumen nyata untuk menjaga efektivitas investasi asing sekaligus melindungi kepentingan nasional di sektor migas.