Senator ARK Ajak Bentuk Forum Investasi di Tanah Papua

Jurnalis: Afi Ibrahim

Kabar Baru, Sorong – Anggota DPD RI asal Papua, Agustinus R. Kambuaya (ARK), mendorong lahirnya Forum Investasi Tanah Papua sebagai ruang konsensus bersama membahas tata kelola sumber daya alam dan arah investasi di Papua.

Menurutnya, Papua saat ini menjadi surga investasi dengan arus masuk modal internasional dan dalam negeri yang terus meningkat. Saat dikonfirmasi Kabarbaru.co, Jumat (19/9/2025).

Data menunjukkan realisasi investasi di Papua pada triwulan II 2024 mencapai Rp64,2 triliun, atau 7,7 persen dari total investasi nasional.

Investasi ini didorong oleh pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sejak 2020 dan upaya pemerintah provinsi. Bahkan, pada Mei 2024, nilai investasi di Papua Selatan tercatat Rp5,31 triliun.

Investor dari Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan Jepang disebut tertarik menanamkan modal pada sektor energi, pertanian berbasis teknologi tinggi, serta pengembangan pelabuhan.

“Potensi sumber daya alam Papua seperti bauksit, emas, dan nikel menjadi daya tarik besar, ditambah kebutuhan pembangunan infrastruktur,” kata ARK.

Konflik Sosial dan Ekologi Mengiringi Investasi

Meski investasi meningkat, ARK menilai kehadiran modal asing justru memicu resistensi masyarakat adat, kerusakan lingkungan, konflik tenurial, hingga perampasan tanah (land grabbing).

“Alih-alih meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja, realisasi investasi justru memperbesar konflik vertikal dan horizontal. Rakyat Papua hari demi hari berhadapan dengan masalah baru,” ujarnya.

ARK menilai lembaga-lembaga di Papua, mulai dari gereja, MRP, DPRD, hingga organisasi masyarakat, sering terjebak dalam isu-isu yang berganti cepat tanpa menyentuh akar persoalan.

“Kita seperti pemadam kebakaran. Hari ini bahas satu isu, besok pindah lagi ke isu lain,” tegasnya.

Dorongan Forum Investasi Papua

ARK menekankan pentingnya membangun Grand Design pengelolaan sumber daya alam Papua yang berpihak pada rakyat dan generasi mendatang.

“Kita tidak boleh mengobral semua kekayaan alam. Seolah pemerintah hanya menjadi sales penjual, lupa menyiapkan masa depan anak cucu,” kata ARK.

Ia mencontohkan Afrika Selatan dan Australia yang gagal mempersiapkan sumber daya manusia saat kekayaan alamnya dieksploitasi, sehingga yang tersisa hanyalah kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

“Papua harus belajar dari pengalaman dunia. Harus ada konsensus bersama, rencana detail, dan roadmap investasi. Sumber daya alam tidak boleh dikelola hanya untuk memenuhi kebutuhan industri luar atau pasar semata,” tegas ARK.

Menurutnya, forum ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait ketahanan nasional, keamanan negara, dan keberlanjutan hidup Orang Asli Papua 100 hingga 200 tahun ke depan.

“Saya mengajak semua pihak duduk bersama. Negara harus menjamin eksistensi dan keberlanjutan kehidupan Orang Asli Papua. Kalau tidak, teori kutukan sumber daya alam bisa menimpa Papua,” pungkasnya.