Senator Agustinus Kambuaya Apresiasi Presiden Cabut Izin Tambang di Raja Ampat

Jurnalis: Zuhri

Kabar Baru, Sorong – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya (ARK) menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Republik Indonesia atas langkah cepat dan tegas dalam menangani polemik tambang nikel di Raja Ampat.

Dalam pernyataannya, Agustinus menekankan pentingnya reformasi sistem perizinan dan tata kelola sumber daya alam agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang.

“Bapak Presiden telah mengambil langkah yang cepat, tegas, dan terukur dengan mencabut empat izin tambang di Raja Ampat. Ini keputusan konkret yang sangat ditunggu oleh masyarakat Papua Barat Daya,” ujar Agustinus dalam pernyataan resminya, Selasa (10/6/2025).

Senator Agustinus mengungkapkan rasa terima kasih kepada Presiden dan seluruh kementerian terkait yang telah merespons cepat kegaduhan yang timbul akibat polemik tambang di kawasan Raja Ampat.

“Presiden tidak membiarkan ini menjadi polemik di kalangan para menterinya. Beliau ambil alih langsung dan mencabut izin tambang yang jadi sorotan,” terangnya.

Ia menyebut, konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) siang tadi menjadi bukti keseriusan pemerintah pusat dalam menyikapi tuntutan rakyat Papua Barat Daya, khususnya masyarakat adat dan pemerhati lingkungan.

Meski keputusan Presiden telah diumumkan secara lisan, Agustinus menegaskan pentingnya langkah administratif selanjutnya agar keputusan tersebut dapat segera diimplementasikan.

“Kami berharap keputusan itu segera diterbitkan dalam bentuk tertulis, entah surat keputusan Presiden atau dokumen resmi lain, dan disampaikan ke pemerintah daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agustinus menyoroti permasalahan utama yang menurutnya menjadi akar dari polemik tambang yakni sistem kewenangan dan perizinan yang belum clear and clean.

“Ini semua terjadi karena batasan kewenangan antara pusat dan daerah belum jelas. Hari ini semua saling menyalahkan. Masyarakat menyalahkan gubernur, pemerintah daerah menyalahkan pusat, dan seterusnya,” ujarnya.

Ia menyebut bahwa ke depan, semua proses perizinanbaik dari Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, maupun ATR/BPN harus dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak sejak tahap perencanaan.

“Pemerintah daerah harus ikut dalam pertimbangan. Masyarakat adat harus diajak bicara. Agar tidak terjadi konflik dan saling salah paham seperti ini,” bebernya.

Pada kesempatan tersebut, Senator Agustinus mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momentum ini sebagai titik balik pembangunan Raja Ampat berbasis pariwisata berkelanjutan.

“Raja Ampat adalah Geopark Internasional. Ini bukan hanya kekayaan Papua Barat Daya, tetapi warisan dunia,” jelasnya.

Ia menyarankan pembenahan sistem kepariwisataan agar dampak ekonominya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.

“Turis mancanegara datang ke Sorong, namun tidak ke Waisai. Hanya day trip, malam pulang. Tidak singgah di banyak pulau. Kita butuh sistem transportasi yang baik, destinasi yang terhubung, supaya ada perputaran uang dan manfaat langsung ke rakyat,” paparnya.

Senator juga mendorong kolaborasi antara Kementerian Pariwisata, Pemprov Papua Barat Daya, dan Pemkab Raja Ampat untuk merancang ulang strategi pariwisata yang lebih inklusif dan ramah lingkungan. (*)