Sahabat KPK Desak Periksa Dua Anggota DPR RI Terkait Dugaan Korupsi PIP dan KIP

Jurnalis: Aldy Rohmatulloh

Kabar Baru, Jakarta – Desakan agar dugaan politisasi bantuan pendidikan diusut tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga datang dari kalangan pegiat antikorupsi.

Ketua Sahabat KPK, Novan Ermawan, meminta lembaga antirasuah segera memanggil dan memeriksa dua anggota DPR RI dari Fraksi PKB yang namanya disebut dalam polemik tersebut, yakni M. Kadafi dan Moh. Rano Alfath.

Menurut Novan, langkah cepat KPK diperlukan untuk menjawab kegelisahan publik sekaligus memastikan tidak ada penyalahgunaan program negara seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) untuk kepentingan politik praktis.

“Jika benar ada indikasi pemanfaatan program negara untuk kepentingan elektoral, ini tidak bisa dianggap sepele. KPK harus segera turun tangan dan memeriksa pihak-pihak yang disebut, termasuk dua anggota DPR RI M. Kadafi dan Moh. Rano Alfath dari partai PKB tersebut,” tegas Novan.

Ia menilai, dugaan distribusi bantuan pendidikan yang tidak tepat sasaran dan dikaitkan dengan kepentingan kontestasi politik berpotensi masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang, bahkan tindak pidana korupsi jika ditemukan unsur kerugian negara.

Lebih lanjut, Novan menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tidak disusupi kepentingan tertentu.

Ia juga mengingatkan bahwa program seperti PIP dan KIP Kuliah merupakan hak masyarakat yang harus dijaga integritasnya.

“Kami tidak ingin program strategis yang menyangkut masa depan pendidikan justru dijadikan alat transaksi politik. Ini berbahaya dan merusak kepercayaan publik,” ujarnya.

Sahabat KPK, lanjut Novan, akan terus mengawal kasus ini dan mendorong agar proses penegakan hukum berjalan secara objektif tanpa intervensi pihak manapun.

Ia juga meminta KPK bersikap terbuka kepada publik terkait perkembangan penanganan laporan atau informasi yang beredar.

“Jangan sampai ada kesan tebang pilih. Siapapun yang terlibat harus diperiksa agar publik mendapatkan kejelasan,” pungkasnya.