Presiden Harus Evaluasi Direksi PT Antam Konawe Utara

Jurnalis: Afi Ibrahim

Kabar Baru, Jakarta – Ketidakmampuan Direksi PT. Antam UBPN Konawe utara dalam menterjemahkan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam penerapan skema pemberdayaan masyarakat lokal dalam lingkar tambang diwilayah Konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) nya di Bumi Oheo memantik kritik dari Koperasi Pertambangan Merah Putih Konawe Utara.

Alih-alih mengadopsi skema pemberdayaan Kontraktor dan Masyarakat lokal yang lebih dulu diterapkan PT. Timah di Bangka Belitung, yang dilakukan oleh PT. Antam UBPN Konawe utara sangat bertentangan dengan arahan pemerintah dimana PT. Antam UBPN Konawe utara justru menjalin kerjasama sesama BUMN-nya lalu mengabaikan pelibatan sumberdaya masyarakat lokal dalam pengelolaan konsesi IUP-nya.

“Kontribusi apa yang telah diberikan PT Antam terhadap masyarakat Konawe Utara, selain janji bangun smelter. Lebih besar kontribusi pemilik IUP Swasta ketimbang BUMN, kondisi ini cukup mencoreng wajah pemerintah padahal Sumberdaya lokal juga telah layak menjadi mitra BUMN baik melalui kontraktor swasta maupun melalui Koperasi Pertambangan lokal,” Kata Sekretaris Koperasi Pertambangan Merah Putih, Muhamad Ikram Pelesa kepada Jurnalis Kabarbaru di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Muhamad Ikram Pelesa mengatakan konsesi IUP milik PT Antam Tbk adalah yang terbesar dengan luasan 23.133 hektar tapi mubazir dan tidak mampu menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat konawe utara khususnya.

“Dengan Luas IUP Puluhan ribu Hektar PT Antam harusnya diharapkan mampu memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan Negara, serapan tenaga kerja, menggerakkan perekonomian masyarakat konawe utara. Akan tetapi yang ditempuh oleh Antam justru sebaliknya, mereka mengabaikan sumberdaya lokal, mengabaikan arahan Presiden Prabowo tentang pemberdayaan kontraktor lokal,” Ungkapnya

Selain menyoroti ketidakmampuan Direksi PT. Antam UBPN Konawe Utara dalam menterjemahkan skema Pelibatan Sumberdaya lokal pada pengelolaan Konsesi IUP-nya, Eks Ketua PB HMI Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba ini mengusulkan kepada pemerintah untuk menyusutkan luasan Konsesi IUP PT. Antam yang terkesan mubazir dan tidak mampu memberi sumbangsih pendapatan daerah dan negara.

“Kami menilai luasan puluhan ribu hektar konsesi IUP milik PT. Antam itu sangat mubazir jika hanya mengandalkan produktifitasnya yang sempoyongan. Olehnya itu kami mengusulkan kepada pemerintah untuk menciutkan luasan IUP PT. Antam lalu memberikannya ke Koperasi atau pihak swasta agar lebih produktif dalam peningkatan pendapatan negara dan pembukaan akses lapangan kerja yang lebih luas”. Terangnya

Tindakan PT. Antam UBPN konawe utara hari ini menurutnya sangat layak untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh dalam rangka penerapan arahan presiden Prabowo Subianto terkait skema pelibatan sumberdaya lokan dalam pengelolaan konsesi IUP PT. Antam.

“Kami mengusulkan kepada pemerintah agar mencopot direksi PT. Antam UBPN Konawe Utara demi kesejahteraan masyarakat konawe utara khususnya”, Tutupnya