Permohonan Penambahan Tunjangan ke DPR RI Didukung Masyarakat 

Jurnalis: Nurhaliza Ramadhani

Kabar Baru, Jakarta – Koordinator Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) Romadhon Jasn mendukung usulan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim soal permohonan penambahan tunjangan untuk pegawai demi meningkatkan kesejahteraannya.

Pasalnya, meski bekerja diperbatasan, namun pegawai imigrasi justru tidak menerima tunjungan seperti yang diterima pegawai pajak, bea cukai, atau TNI/Polri. Itu sebabnya Silmy Karim mendorong ke depan harus ada tunjangan sewa rumah bagi pegawai imigrasi di perbatasan.

“Saya kira permintaan Dirjen Imigrasi realistis karena pegawai imigrasi sama-sama bekerja di perbatasan kan sama kayak TNI/Polri atau bea cukai. Artinya kita dukung betul itu usualn dirjen imigrasi apalagi ini untuk kesejahteraan pegawai,” ujar Romadhon Jasn kepada awak media di Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Romadhon juga berharap DPR merespon positif segera merealisasikan usulan permohonan penambahan tunjangan untuk pegawai imigrasi di perbatasan tersebut mengingat kondisinya yang sangat memperihatinkan.

“Ini realistis usulan pak Dirjen Imigrasi. Kalau DPR cek langsung ke lapangan kan tau kondisi yang sebenarnya. Kita berharap DPR responsip lalu ditindaklanjutin permintaan pak Dirjen kan begitu,” tegasnya.

Apalagi kata aktivis kelahiran Madura itu, aspirasi yang disampaikan Dirjen Imigrasi itu menyangkut kepentingan pegawai yang bekerja di imigrasi perbatasan. Tentu sebagai bentuk tanggungjawab dan kepeduliaan pimpinan atas kesejahteraan pegawainya.

“Dirjen Imigrasi ini luar biasa. Yang dilakukan beliau adalah sikap arif dan bijaksana karena memiliki kepeduliaan dan tanggungjawab atas kesejahteraan anak buah. Ini dirjen yang patut jadi teladan,” uangkap Romadhon

Karena itu kata Romadhon, DPR harus memperhatikan betul aspirasi Dirjen Imigrasi karena mereka sejatinya berharap permintaannya itu dapat terealisasi sehingga nasib pegawai imigrasi yang bekerja di perbatasan memiliki harapan yang jelas terkait tambahan tunjangan tersebut.

“Mereka sebenarnya berharap tambahan tunjangan itu ada seperti TNI/Polri atau bea cukai. Nasib mereka betul-betul memperihatinkan. Oleh karena, aspirasi pak Dirjen ke DPR harap direspons cepat karena,” tutupnya.