Penyuluhan Hukum di Desa Talumopatu Dorong Kesadaran Masyarakat

Jurnalis: Redaksi Gorontalo

Kabar Baru, Gorontalo- Pemerintah Desa Talumopatu bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone Bolango dan Mahasiswa KKN Universitas Negeri Gorontalo menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum Keluarga dan Pertanahan, Rabu (3/9/2025). Acara ini dihadiri Kepala Desa beserta aparat desa, narasumber dari BPN, dosen pembimbing lapangan, serta masyarakat Desa Talumopatu.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Seksi Pemerintahan, Rizky Huntoyungo, yang hadir mewakili Kepala Desa Talumopatu. Selanjutnya, Ibu Waode Mustika, S.H., M.H, dosen pembimbing lapangan, juga memberikan arahan dan menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat.

Adapun tujuan utama penyuluhan ini meliputi:

1. Memberikan akses layanan konsultasi hukum bagi masyarakat desa, khususnya warga kurang mampu, agar dapat menyelesaikan persoalan hukum secara tepat dan efisien.

2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi, penyuluhan, dan pendampingan yang berkelanjutan.

3. Mendorong penyelesaian sengketa secara damai berbasis musyawarah, dengan mengedepankan kearifan lokal dan nilai kebersamaan.

4. Mendukung transparansi pemerintahan desa melalui pendokumentasian kasus dan laporan hukum sebagai bahan evaluasi serta perumusan kebijakan desa.

Penyuluhan ini sekaligus menandai hadirnya klinik hukum desa, yang bukan hanya menjadi wadah pelayanan hukum, tetapi juga simbol integrasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Kehadiran klinik hukum diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, adil, serta hidup harmonis.

“Kegiatan seperti ini sangat penting karena menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi. Dengan begitu, permasalahan hukum di desa dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan,” ujar salah satu narasumber.

Pemerintah Desa Talumopatu menyambut baik kegiatan ini dan berharap agar penyuluhan hukum dapat menjadi agenda berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga mampu menjaga nilai musyawarah dan persatuan. (Eyin/kabarbaru.co)