Aksi Pemanasan Upah 2024, Ribuan Buruh Purwakarta Longmarch Ke Disnaker dan Kantor Bupati Purwakarta

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Purwakarta – Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Purwakarta melakukan aksi pemanasan Upah 2024 dari berbagai titik kumpul aksi diantaranya ke Kantor Disnaker dan Kantor Bupati Purwakarta. Rabu 15 November 2023.

Aksi pemanasan tersebut melibatkan perwakilan dari seluruh elemen Aliansi Buruh Purwakarta serta Partai Buruh yang bersama dengan puluhan ribu kaum buruh di Jawa Barat khususnya bergerak serentak menuju kantor kepala daerah masing-masing untuk memperjuangkan kenaikan upah tahun 2024.

Dijelaskannya, masa aksi mulai bergerak sekira pukul 8 pagi dari kawasan Kota Bukit Indah maupun kawasan industri lainnya yakni Campaka, Cibatu, Maracang serta Jatiluhur menuju kantor Disnaker kabupaten Purwakarta untuk mengawal Rapat perdana Depekab.

Koordinator Presidium Aliansi Buruh Purwakarta serta Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Purwakarta Wahyu Hidayat mengatakan, setiap tahun, buruh dan serikat buruh turun ke jalan, berdemonstrasi untuk kenaikan upah minimum dan upah berkala (Upah buruh bermasa kerja di atas satu tahun).

“Di Jepang dikenal dengan istilah shunto dan di Amerika serta Australia dikenal dengan perjuangan upah musim semi. Di Indonesia dikenal dengan perjuangan upah minimum di antara bulan Oktober sampai dengan Desember setiap tahunnya,” ujar Wahyu

Menurut Wahyu, semenjak pandemi tanpa adanya aksi perjuangan upah maka dipastikan upah buruh Purwakarta tidak akan naik padahal Indonesia semakin mengokohkan diri sebagai negara terkaya ke tujuh di dunia serta dengan pertumbuhan ekonomi ke tiga terbesar.

Namun, keganasan omnibuslaw UU Cipta Kerja yakni UU 11/2020 yang diganti dengan Perppu 2/2022 dan disahkan menjadi UU 6/2023 dengan aturan turunan terbarunya yakni PP 51/2023 semakin menekan upah buruh yang tentunya menyebabkan daya beli buruh menurun. Dengan menurunnya daya beli dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM yang akhirnya sepi konsumen dan bangkrut.

“Baru-baru ini serikat pekerja automotif UAW berhasil menyakinkan bahwa Presiden Joe Biden untuk menaikkan upah buruh otomotif 30 persen. Sementara itu serikat buruh Brasil berhasil menyakinkan Presiden Lula untuk menaikkan upah minimum 13%, padahal inflansi hanya 4% dan pertumbuhan ekonominya hanya 3,2%. Di Inggris, Jerman, Italia, dan negara Eropa lainnya, buruh melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut kenaikan upah minimum dan berhasil naik di atas 20%,” kata Wahyu.

Dijelaskannya, upah minimum adalah jaring pengaman (savety net) agar buruh tidak terjerumus dalam jurang kemiskinan ketika memasuki dunia kerja, karena naluri mayoritas pengusaha hitam ingin memberikan upah murah dan tenaga kerja outsourcing. Oleh karena itu, negara harus melindungi buruh dengan menaikkan upah minimum sebagai safety net. Dan kenaikan upah minimum tiap tahun ini yang diperjuangkan oleh buruh dan serikat buruh, termasuk Partai Buruh adalah penyesuaian terhadap harga-harga barang (inflasi) dan redistribusi dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai untuk berbagi kepada buruh bukan hanya untuk para pengusaha.

“Partai Buruh dan Aliansi Buruh Purwakarta tetap berpendapat, setiap tahun upah minimum dan upah berkala wajib dinaikkan untuk seluruh buruh, pekerja, karyawan, pegawai, PNS, TNI/Polri, siapa pun warga negara yang bekerja. Apalagi dengan posisi Alhamdulillah PNS dan pensiunan sebagai objek penerima pajak yang dinaikkan 8% dan 12%, maka sudah sepantasnya kalau buruh yang langsung bersinggungan dengan proses produksi dan sebagai pembayar setia pajak dinaikkan pula upahnya yakni 15% sebagaimana tuntutan aksi,” terang Wahyu kepada Awak media.

Tentang ada perusahaan tidak mampu menaikkan upah minimum dan upah berkala, maka tidak untuk digeneralisir karena bisa saja mengajukan penangguhan kenaikan upah minimum dengan membuktikan laporan pembukuan dua tahun berturut-turut perusahaan merugi, dan sudah diaudit akuntan publik.

“Sebagai negara yang masuk middle income country maka standar upah buruh mustinya di angka US$ 4500 per tahun atau sekitar Rp 5,6 juta per bulan,” tegas Wahyu.

Sementara UMK Purwakarta 2023 baru dikisaran Rp 4,46 juta. Padahal dari survey KHL yang telah kami laksanakan dengan 60 item saja, nilai KHL di Kabupaten Purwakarta versi kami sudah di angka Rp 5 jutaan.

“Dalam aksi ini Aliansi Buruh Purwakarta dan Partai Buruh Purwakarta menuntut 3 hal yakni:
1. Cabut UU 2/2023 Cipta Kerja
2. Cabut PP 51/2023 turunan UU Cipta Kerja
3. Naikkan Upah 2024 sebesar 15%
Apabila tuntutan kami serta buruh se Indonesia lainnya tak digubris pemerintah, maka bukan mustahil akan berlanjut dengan diorganisirnya mogok nasional yang melibatkan jutaan kaum buruh di seluruh Indonesia,” pungkasnya.