Pengelolaan APBD 2025 Dipertanggungjawabkan, Ismet Mile: Transparansi adalah Prioritas

Jurnalis: TIM Gorontalo

Kabar Baru, Gorontalo– Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penyampaian ranperda tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone Bolango, Selasa (23/6/2026).

Didampingi Wakil Bupati Risman Tolingguhu, Bupati Ismet Mile menjelaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi bentuk nyata transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat atas setiap rupiah anggaran yang telah dikelola selama satu tahun anggaran.

“Hari ini saya menyampaikan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025. Sesuai mekanisme yang ada, laporan ini harus melalui pemeriksaan BPK. Inti dari laporan pertanggungjawaban APBD adalah pendapatan dan pengeluaran daerah yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran,” ujar Ismet Mile.

Ia menjelaskan, realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 telah digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ismet Mile menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan APBD telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan melibatkan fungsi perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan pengendalian secara optimal. Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Sinergi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Dengan kolaborasi tersebut, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai kebutuhan pembangunan daerah serta aspirasi masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa transparansi akan terus menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam setiap pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 bersama DPRD dapat menghasilkan evaluasi yang objektif terhadap seluruh program yang telah dilaksanakan.

Evaluasi tersebut diharapkan menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.

“Melalui pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap seluruh capaian pembangunan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi secara objektif sekaligus menjadi pijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya,” tandasnya.