Pengamat: Bandara IMIP Beroperasi Tanpa Bea Cukai dan Imigrasi

Jurnalis: Listiani Safitri

Kabar Baru, Morowali – Isu keberadaan bandara yang beroperasi tanpa otoritas negara di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, kini memantik perhatian luas.

Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, membeberkan temuan mengejutkan mengenai Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang telah beroperasi sejak era mantan Presiden Joko Widodo pada 2019.

Edna menilai polemik ini mengonfirmasi dugaan kebocoran sektor tambang yang sudah menjadi sorotan sejak lama.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan retorika Presiden Prabowo Subianto tentang kebocoran kekayaan negara sejak kampanye Pilpres 2014 silam.

“Presiden Prabowo belakangan memerintahkan TNI menggelar latihan di dekat area tambang ilegal, seperti Bangka Belitung dan Morowali. Namun, temuan di Morowali justru lebih mengejutkan. Kawasan industri seluas 4.000 hektare itu ternyata memiliki bandara yang minim otoritas negara,” ungkap Edna, Rabu (26/11/2025).

Edna menyoroti sifat kawasan tersebut yang sangat tertutup. Ia menyebut aparat keamanan pun sulit mengakses area itu, sehingga arus keluar-masuk orang dan barang berlangsung tanpa pengawasan ketat.

Menhan Sjafrie: Tidak Boleh Ada Negara dalam Negara

Temuan ini mendapat konfirmasi langsung dari Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Saat meninjau latihan TNI di Morowali, Sjafrie membenarkan ketiadaan petugas Bea Cukai dan Imigrasi di bandara tersebut. Menhan menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan.

“Pak Sjafrie menyatakan dengan jelas, tidak boleh ada negara di dalam negara. Pernyataan ini sangat serius, mengingat beliau menekankan pentingnya kedaulatan dan kesejahteraan bangsa dari hasil tambang tersebut. Kita harus tahu barang apa saja yang keluar dan masuk,” jelas Edna menirukan pesan Menhan.

TNI sendiri merespons situasi ini melalui latihan Komando Gabungan (Kogab) dengan sandi operasi perebutan pangkalan udara di wilayah tersebut.

Langkah ini menjadi sinyal kuat kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan wilayah strategis.

Desak Penempatan Aparatur Negara

Mengingat bandara tersebut sudah beroperasi cukup lama, Edna mempertanyakan absennya aparatur negara selama bertahun-tahun.

Ia mendesak pemerintah segera mengambil tindakan konkret pasca-laporan Menhan kepada Presiden Prabowo.

“Harapan kami jelas, pemerintah harus menempatkan petugas Bea Cukai dan Imigrasi di sana. Selain itu, AirNav juga wajib hadir untuk urusan keselamatan penerbangan. Masa ada pesawat mondar-mandir tanpa kita ketahui? Ini menyangkut regulasi udara dan kedaulatan,” tegasnya.

Publik kini menanti langkah tegas pemerintah untuk membenahi tata kelola di kawasan strategis tersebut, memastikan tidak ada lagi celah pelanggaran hukum yang merugikan negara.