Pengadaan BYD Denza D9 oleh Pemprov Bali Dikritik, Dinilai Pemborosan APBD

Jurnalis: Imam Buchori

Kabar Baru, Bali – Pemerintah Provinsi Bali berencana mengadakan kendaraan dinas listrik premium jenis BYD Denza D9 pada tahun anggaran 2026. Rencana pengadaan tersebut tercatat dalam sistem Data INAPROC melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Pemprov Bali dengan nilai pagu mencapai Rp7.035.600.000.

Dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), paket tersebut dijadwalkan berlangsung sepanjang Januari hingga Desember 2026 dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Bali. Namun, dokumen itu tidak menjelaskan kendaraan tersebut akan digunakan oleh pejabat mana maupun jumlah unit yang akan dibeli.

Sorotan publik muncul lantaran harga pasaran BYD Denza D9 di Indonesia diketahui berada di kisaran Rp950 juta per unit. Sementara dalam sistem INAPROC hanya tercantum “1 paket” pengadaan dengan nilai lebih dari Rp7 miliar sehingga memunculkan pertanyaan mengenai rincian kebutuhan dan spesifikasi tambahan dalam proyek tersebut.

Aktivis Bali, Moh Ali Mahmud, menilai rencana pengadaan mobil listrik mewah itu berpotensi menjadi pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

“Di saat masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah justru merencanakan pengadaan mobil mewah bernilai miliaran rupiah. Ini patut dipertanyakan urgensinya dan terkesan sebagai bentuk pemborosan anggaran,” ujar Moh Ali Mahmud.

Ia juga meminta Pemprov Bali membuka secara rinci peruntukan kendaraan, jumlah unit, hingga komponen anggaran yang membuat nilai pagu pengadaan mencapai lebih dari Rp7 miliar.

“Publik berhak tahu kendaraan ini untuk siapa, berapa unit yang dibeli, dan apa saja fasilitas tambahannya sampai anggarannya begitu besar,” katanya.

Sementara itu, Pemprov Bali menyatakan seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah daerah juga memastikan detail spesifikasi kendaraan maupun fasilitas pendukung lainnya akan dijelaskan pada tahapan pengadaan berikutnya sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran daerah.